Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
LEMBAGA Manajemen Aset Negara (LMAN) telah melakukan pendanaan pengadaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp18,206 triliun pada 2023.
Kinerja tersebut mengalami peningkatan 13,45% dari realisasi pendanaan lahan untuk PSN di tahun sebelumnya yang sebesar Rp16,407 triliun.
"Setiap tahun negara hadir melalui APBN mengalokasikan dana untuk PSN khususnya melalui LMAN untuk pembebasan lahan. Ini sumbernya dari APBN. Tahun 2023, kita merealisasikan Rp18,206 triliun, naik 13,45% karena 2022 realiasi kita Rp16,407 triliun," ujar Direktur Utama LMAN Basuki Purwanto dalam taklimat media di kantornya, Jakarta, Selasa (23/1).
Baca juga : BP Kawasan Rebana-IKA Unpad Dukung Pengembangan Wilayah Metropolitan
Dia menambahkan, pendanaan pengadaan lahan itu didominasi untuk mendukung PSN jalan tol.
Dari data LMAN, pendanaan untuk PSN jalan bebas hambatan itu mencapai Rp14,397 triliun. PSN dengan pendaan pengadaan lahan terbesar kedua ialah sektor sumber daya air senilai Rp2,204 triliun.
Baca juga : Puluhan Pelanggaran HAM Terjadi Terkait PSN pada Periode Kedua Jokowi
Sektor sumber daya air itu terdiri dari PSN bendungan senilai Rp1,970 triliun, PSN irigasi Rp31,769 miliar, dan PSN air baku senilai Rp22,945 miliar. Sementara pendaan pengadaan lahan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi yang terbesar ketiga, yakni senilai Rp1,426 triliun.
Basuki mengatakan, LMAN menargetkan pendanaan untuk pengadaan lahan PSN tahun ini akan sama dengan realisasi tahun lalu, yakni di kisaran Rp18 triliun.
"Harapan kita, setidaknya, realisasinya sama dengan 2023, yaitu Rp18 triliunan. Karena banyak PSN diharapkan selesai tahun ini, ini butuh koordinasi, kerja sama, kolaborasi semua pihak," tuturnya.
Adapun PSN yang diperkirakan membutuhkan pendanaan besar dalam pengadaan lahan ialah pembangunan IKN, Bendungan Marga Tiga, Bendungan Cipanas, dan Air Baku Karian.
Sedangkan pendanaan besar pengadaan lahan untuk jalan tol diperkirakan diperlukan untuk PSN Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo; Tol Yogyakarta-Bawen; Tol Japek 2 Selatan; Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap; Tol Depok-Antasari; Tol Semarang-Demak; dan Tol Rengat-Pekanbaru.
"Jadi kalau ada pembebasan lahan, itu bukan melulu hasil LMAN. Misal ATR/BPN, mereka yang identifikasi tanah, lalu ada PUPR, ada KJPP yang melakukan penilaian atas nilai tanah, lalu ada KPPIP, jadi memang ini suatu pekerjaan yang dikeroyok bersama-sama, tidak akan mungkin terbangun jalan tol kalau tidak ada sinergi dan kolaborasi," urai Basuki.
Di kesempatan yang sama, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto menyampaikan, sementara ini dana pembebasan lahan untuk mendukung PSN di IKN dialokasikan senilai Rp3,346 triliun. Sejauh ini alokasi tersebut ditujukan untuk mendukung 8 proyek di IKN.
"Nanti tentu akan kalau memang ada top up anggaran dan lainnya, pasti akan ada ratas terlebih dulu untuk kemudian dipercayakan ke LMAN. Jadi masih ada kemungkinan untuk kebutuhan dana pembebasan lahan IKN bisa bertambah lagi," kata dia.
Sedangkan dalam periode 2017 hingga 2023 alokasi dana yang dipercayakan oleh pemerintah kepada LMAN untuk melakukan pembebasan lahan mencapai Rp159,890 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung 117 PSN. (Z-5)
Kawasan Metropolitan Rebana adalah wilayah tujuh kota/kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Subang, Indramayu, Majalengka, Sumedang, Cirebon, Kuningan, dan Kota Cirebon.
Pengembang Cipta Harmoni Lestari (CHL) mempercepat proses pembangunan 36 unit hunian di Bio Distric BSD.
Dengan adanya keterlibatan pihak swasta, maka hal itu akan membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan.
PEMBATALAN pemenang tender proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Sumur Batu, Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat
Pemkab Tangerang dan PIK-2 kembali meneken kesepatan bersama. Kali ini kerja sama itu mencakup beberapa aspek, antara lain program pencegahan dan penurunan stunting dengan Dinas Kesehatan.
Said Didu dituduh telah melanggar Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) UU ITE, serta Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang penyebaran berita hoaks.
Faktor tidak terlihat dalam pembangunan sirkuit Formula E adalah struktur tanah yang gembur dan tidak padat.
Dari beberapa usulan yang diajukan PT Jakpro, DPRD DKI Jakarta hanya menyetujui pendanaan ITF Sunter, karena sudah memenuhi sejumlah kriteria.
Manajemen Jakpro juga menegaskan bahwa penyelenggaraan Formula E ke depan akan murni dengan skema bisnis ke bisnis (B to B) dan tidak ada anggaran dari APBD yang keluar.
Di tengah ancaman krisis pangan hingga keuangan, 70 negara telah mengajukan proposal bantuan kepada PBB, dengan 69 negara di antaranya telah disetujui senilai US$17 juta.
Dalam konferensi COP27 di Mesir, sejumlah negara berkembang memperingatkan bahwa negara kaya gagal dalam memenuhi komitmen terdahap upaya mengatasi pemanasan global.
Response Fund sebagai salah satu upaya untuk mempersiapkan diri dari kemungkinan adanya ancaman kedaruratan kesehatan masyarakat di masa mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved