Bapanas: Bantuan Pangan Mampu Redam Inflasi di Tengah Gejolak Harga Beras 

PROGRAM bantuan pangan terbukti mampu meredam laju inflasi di tengah gejolak harga beras di Tanah Air akibat penurunan produksi di tahun ini yang dipicu oleh musim kemarau ekstrem.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengakui, implementasi penyaluran bantuan pangan memang tidak mudah lantaran kondisi geografis dengan 17 ribu pulau. Namun demikian, hingga kini penyaluran bantuan pangan telah menjangkau 1,5 juta titik di seluruh Indonesia. 

“Ini satu-satunya di dunia karena tidak ada yang bisa seperti kita. Terbukti, inflasi kita sangat baik 2,8 persen (year on year/yoy per November 2023) yang itu tidak banyak dicapai oleh negara-negara di dunia,” kata Arief dalam diskusi di Media Centre Indonesia Maju, Jakarta, Kamis (21/12).

Baca juga : Badan Pangan Nasional Pertimbangkan Setop Bansos saat Masa Tenang

Sebagai informasi, periode pertama penyaluran bantuan pangan beras diberikan pada bulan Maret, April, Mei 2023 kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di mana, setiap keluarga mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan. 

Dampak dari disalurkannya bantuan pangan itu, terlihat dari penurunan inflasi beras yang direkam oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tercatat, inflasi beras bulan Maret turun menjadi 0,7 persen dari bulan sebelumnya yang tembus 2,63 persen. Kemudian menurun lagi jadi 0,55 persen pada April dan menjadi 0,02 persen di bulan Mei. 

Melihat dampak positif terhadap penurunan inflasi, bantuan beras diberikan kembali pada bulan September, Oktober, November kepada 21,3 juta KPM sebanyak 10 kg per bulan. 

Baca juga : Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi Disebut Ikutan Ngatur Jabatan di Kementan

BPS pun mencatat, angka inflasi beras pada November lalu melandai jadi 0,43 persen setelah sebelumnya sempat merangkak naik saat bantuan disetop. 

Pemerintah kemudian memperpanjang lagi bantuan pangan beras pada bulan Desember ini. Tahun depan, bantuan pangan beras akan diberikan lagi hingga Juni 2024. Bulog pun ditugaskan menyiapkan kebutuhan pasokan dalam penyaluran bantuan beras. 

Arief menambahkan, penyaluran bantuan pangan juga sedikit banyak membantu laju pertumbuhan ekonomi. Tercatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stabil di level 4-5 persen atau melebihi dari laju inflasi. Hal itu, lanjut Arief, sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar pertumbuhan ekonomi melaju di atas inflasi. 

Baca juga : Jelang Ramadan, Pemprov DKI Diminta Waspadai Lonjakan Harga Pangan

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, menambahkan, langkah pemerintah untuk mengendalikan inflasi lewat bantuan pangan menjadi langkah cerdas di tengah sulitnya situasi. Capaian penurunan inflasi beras dinilainya menjadi salah satu yang terbaik bila dibandingkan negara lainnya. 

“Ini cukup cerdas. Ke depan kita akan lanjutkan dan salah satu syaratnya punya stok. Itu kuncinya,” ujar dia. 

Dia menuturkan, pemerintah telah memberikan penugasan impor sebanyak 2 juta ton beras tahun 2024 untuk memperkuat cadangan Bulog. Sembari penyerapan dalam negeri juga terus dilakukan. 

Baca juga : Berdaya Tahan, Ekonomi Indonesia belum Bisa Disebut yang Terbaik

Bayu pun menambahkan, sektor pangan nasional dihadapkan pada gelombang turunnya produksi imbas iklim kemarau ekstrem El Nino yang melanda Indonesia. Di sisi lain, terdapat kenaikan biaya produksi pertanian akibat kenaikan harga-harga dari pupuk, BBM, hingga biaya angkutan akibat faktor global. 

Pada saat bersamaan, banyak negara-negara membatasi bahkan menyetop ekspor berasnya. Ketiga faktor itu lantas membuat harga beras naik dan terasa di Indonesia hingga saat ini. 

“Kita belum bisa turunkan harganya, tapi inflasinya bisa dikendalikan, fluktuasinya bisa dikendalikan, karena fluktuasi itu sangat tidak nyaman buat konsumen,” kata Bayu. (RO/Z-7)