Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KETUA Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono meminta hilirisasi mineral yang tengah dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo dievaluasi.
Ia menuding investor asing banyak diuntungkan dari nilai tambah hilirisasi nikel dalam negeri. Diketahui bahwa 90% pabrik hilirisasi nikel di Indonesia menjalin kerja sama dengan Tiongkok
"Nilai tambah dari hilirisasi harus dinikmati orang lokal. Jangan sekadar kita mengundang luar untuk masuk (berinvestasi) hilirisasi, tapi semua nilai tambahnya itu diambil dia (asing). Ini perlu dievaluasi, diperbaiki," ujarnya di Kantor Apindo, Jakarta, Kamis (21/12).
Baca juga: Buruh Tolak UMP 2024, Apindo Kedepankan Dialog Bipartit
Meski pemerintah menyatakan hilirisasi akan meningkatkan nilai tambah berkali-kali lipat, Sutrisno menilai sampai saat ini kebijakan hilirisasi mineral belum mampu mendongkrak perekonomian daerah penghasil tambang.
"Ya bahkan ada gap ekonomi dengan daerah," tambahnya.
Baca juga: Anies: Pengusaha Mitra Penting untuk Tingkatkan Kesejahteraan
Dalam catatan Kementerian Investasi, nilai ekspor Indonesia untuk produk nikel berkisar US$3,3 miliar di 2019. Diterapkannya kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada awal 2020, nilai ekspor produk nikel yang sudah diolah melonjak tercatat menjadi US$30 miliar pada 2022.
"Tapi, nilai tambah berkali-kali lipat itu siapa yang menikmati? Itu pertanyaannya. Kalau nilainya berkali-kali lipat, tapi diambil semuanya ke sana (asing), buat apa?" jelas Sutrisno.
Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo itu menegaskan implementasi kebijakan hilirisasi harus mampu banyak menyerap tenaga kerja lokal dan memberikan multiplier effect atau efek ganda bagi perekonomian Indonesia.
"Kalau hilirisasi itu tidak bisa hasilkan nilai tambah besar yang bisa dinikmati masyarakat lokal, kemudian hanya memindahkan nilai tambah ke luar, ya buat apa? Ini perlu banyak perbaikan, supaya nilai tambah dinikmati bangsa ini," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Perhubungan & Logistik Apindo Carmelita Hartoto mendorong adanya peta jalan atau roadmap hilirisasi mineral yang jelas dan terukur. Ia menilai pemerintah belum menyiapkan secara matang penerapan hilirisasi nikel yang berjalan sejak 2020.
Alhasil, pemerintah dianggap bergantung pada negara asing baik itu dari sisi teknologi maupun penyerapan tenaga kerja untuk menjalankan proyek pengolahan fasilitas tambang atau smelter di dalam negeri.
"Perlu ada roadmap yang jelas. Jangan seperti nikel yang tidak ada persiapan. Semua berjalan tanpa ada perencanaan yang pasti. Perusahaan asing yang masuk, tapi dari kita tidak banyak yang ikut," pungkasnya. (Ins/Z-7)
KESEPAKATAN damai antara Thailand dan Kamboja akhirnya tercapai dalam perundingan yang dimediasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
TIONGKOK berharap prinsip timbal balik menjadi dasar dalam pembicaraan dagang dengan Amerika Serikat. Delegasi kedua negara kembali melakukan perundingan di Stockholm, Swedia, kemarin.
Pemerintah Tiongkok mengumumkan 30 orang tewas setelah hujan deras yang melanda Beijing beberapa hari terakhir.
Pemerintah akan memberikan keluarga sebesar RMB3.600 (sekitar Rp8,2 juta) per tahun untuk setiap anak di bawah usia tiga tahun,
Wamendag Dyah Roro mengapresiasi capaian ini, ekspor kopi tidak hanya berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, tapi juga menjadi salah satu sumber devisa negara
PEMERINTAH Tiongkok mendukung rencana Prancis untuk menyampaikan pengakuan atas kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
TANAH adat di Halmahera Timur, Maluku Utara diduga mengalami kerusakan akibat pengerukan tambang nikel. Kreator konten sekaligus komika, Gianluigi Christoikov kondisi tersebut
Industri nikel dapat menjadi salah satu sektor yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
PT Mitra Murni Perkasa (MMP), anak usaha MMS Solution dan bagian dari MMS Group Indonesia (MMSGI), resmi memasuki tahap Power On untuk smelter nikel matte high grade.
Sejak kebijakan larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 2014, nilai ekspor produk olahan nikel melonjak dari sekitar US$1 miliar menjadi lebih dari US$33,64 miliar pada 2024.
Program hilirisasi nikel yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Bila keseimbangan ekosistem terganggu, rantai makanan yang menopang kehidupan spesies-spesies ini akan runtuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved