Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENJAMURNYA aktivitas penambangan nikel ilegal dinilai bakal mengancam keberlangsungan program hilirisasi. Hal tersebut diungkap oleh Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto.
Menurutnya, pemerintah tampak serius mendorong hilirisasi nikel untuk mendukung pertumbuhan industri baterai kendaraan listrik. Namun pada saat yang sama, geliat tambang ilegal masih marak terjadi.
“Kita ingin nilai tambah besar dari hilirisasi dan industrialisasi. Isu tambang ilegal ini menghimpit. Kalau penanganan tambang ilegal lambat, akan menciptakan namanya mafia tambang,” ungkap Mulyanto saat menghadiri diskusi grup terbatas dikutip pada Senin (11/12).
Baca juga : Electronic Vehicle and Battery Conference 2023 Bahas Ekosistem Pengembangan Kendaraan Listrik
Kecurigaan tambang ilegal yang sulit dibendung, sambung Mulyanto, lantaran disokong oleh oknum pejabat dan aparat. Dalam situasi menjelang pemilihan presiden seperti saat ini, pencegahannya bakal semakin susah.
“Yang mempercepat mafia tambang itu ikutnya para pengambil kebijakan jadi pemain disebut beking, mulai eksekutif, legislatif dan yudikatif. Apalagi menjelang tahun politik semakin ramai” jelasnya.
Hal senada diungkapkan oleh Pakar Hukum Pertambangan Universitas Hasanuddin, Abrar Saleng. Menurutnya, penegakan hukum dan langkah penindakan yang selama ini berjalan masih cenderung tebang pilih.
Baca juga : Tren Kendaraan Listrik Meningkat, Ceria Sambut Positif
“Kalau lawan dihajar kalau teman dirangkul meskipun dia sama-sama ilegal. Tambang ilegal marak karena tidak pernah disentuh oleh aparat. Justru tambang yang sudah punya izin diganggu,” ucapnya.
Ia menyoroti soal kasus penggangsiran yang terjadi di area tambang yang sudah ada pemiliknya, di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah. Bahkan kerap terjadi di lokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Itu terjadi di Sulawesi, ada perusahaan tambang nikel yang punya izin, sudah jadi PSN, dan ada smelter. Wilayahnya digasak oleh penambang-penambang ilegal. Hal semacam ini tentu akan mengganggu target hilirisasi,” pungkasnya. (RO/Z-7)
Hingga saat ini, PLN bersama mitra telah mengoperasikan 4.769 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 3.097 lokasi di seluruh Indonesia.
Sebanyak 180 ribu mobil listrik diprediksi mudik Lebaran 2026. Kemenko Infrastruktur & Entrev pastikan kesiapan SPKLU dan layanan pendukung bagi pemudik EV.
Disediakan fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebanyak 13 unit di Rest Area Km 575 B dan 14 unit di Rest Area KM 575 A, yang beroperasional 24 jam.
Pemerintah percepat industri baterai kendaraan listrik dari hulu ke hilir. Entrev dan ESDM fokus siapkan SDM kompeten untuk dukung ekosistem EV nasional.
Maxus Indonesia meresmikan flagship dealer di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
TRANSISI energi kerap dipahami sebagai agenda teknokratis: menurunkan emisi, membangun pembangkit surya, mempercepat kendaraan listrik.
Menteri LH Hanif Faisol bekukan 80 izin lingkungan tambang batu bara & nikel. Evaluasi menyasar 1.358 unit di 14 provinsi kritis. Simak selengkapnya!
Nickel Industries Limited bersama Universitas Hasanuddin menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) bagi mahasiswa penerima beasiswa Nickel Industries asal Morowali.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia berkomitmen membeli BBM dari Amerika Serikat senilai USD15 miliar sebagai bagian negosiasi dagang.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch Ferdy Hasiman menekankan pentingnya sikap netral dan berbasis fakta dalam mengevaluasi dugaan pelanggaran hukum di industri tambang nikel.
Kepala Pusat Makroekonomi Indef, M Rizal Taufikurahman, menjelaskan faktor global dan domestik yang memicu masuknya dana asing ke sektor nikel dan tambang logam Indonesia.
Harga nikel dunia di LME melonjak tajam menembus US$17.900 per ton pada Selasa (6/1). Rencana Indonesia memangkas kuota produksi 2026 jadi pemicu utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved