Rilis SBH 2022 untuk Hasilkan Data Inflasi Lebih Akurat

BADAN Pusat Statistik (BPS) melakukan pemutakhiran Survei Biaya Hidup (SBH) untuk mengetahui keadaan inflasi secara nasional. Nantinya, penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) bakal mengacu pada SBH tahun dasar 2022 dan mulai diterapkan pada Januari 2024.

"Survei biaya hidup ini menjadi kunci penting bagi kita dalam menyajikan data inflasi yang baik dan akurat. Karena bobot inflasi itu ditentukan oleg survei biaya hidup," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam sosialisasi hasil survei biaya hidup 2022, Selasa (12/12).

Pemutakhiran SBH, kata Amalia, menjadi penting lantaran terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat. Apalagi saat ini perubahan pola konsumsi itu terjadi sangat drastis pascapandemi covid-19. Itu juga diikuti dengan perkembangan jenis dan kualitas barang maupun jasa.

Alasan lain dari pembaruan SBH ialah perlunya penyesuaian tahun dasar akibat guncangan maupun krisis yang terjadi dalam perekonomian. Kemudian perubahan pasar, outlet, supermarket juga menjadi dasar urgensi pengkinian SBH.

Pemutakhiran SBH yang dilakukan BPS turut mengacu pada manual penghitungan indeks harga yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Pedoman Consumer Price Index yang dikeluarkan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) juga menjadi salah satu acuan BPS.

Baca juga: SCI Rekomendasikan Efisiensi Logistik untuk Jaga Tingkat Inflasi

Adapun kebaruan yang ada di dalam SBH 2022 ialah meliputi cakupan wilayah IHK, dari sebelumnya 90 kabupaten/kota menjadi 150 kabupaten/kota. Lalu cakupan sampel survei IHK juga bertambah dari 141.600 rumah tangga menjadi 240.000 rumah tangga.

Kemudian komposisi nilai konsumsi pada SBH juga mengalami perubahan, yakni, konsumsi makanan yang semula 33,68% menjadi 38,04% dan konsumsi non makanan menjadi 61,96% dari sebelumnya 66,32%. Kebaruan lainnya ialah paket komoditas yang ditangkap dalam survei IHK, semula 835, bertambah menjadi 847 komoditas.

Selain itu, kebaruan juga terjadi dalam penghitungan. Pada SBH 2022, BPS akan menghitung bobot pasar dan bobot kualitas. Kebaruan berikutnya ialah masuknya ekonomi digital dalam penghitungan IHK melalui pencacahan beberapa komoditas dari pasar dalam jaringan (daring/online).

Amalia mengatakan, SBH 2022 berupaya untuk menangkap perubahan ekosistem transaksi ekonomi saat ini. Pada SBH 2022, komposisi asal barang yang dikonsumsi memperhitungkan bobot jenis pasar antara lain pasar tradisional, modern, dan online.

Kemudian bobot jenis pasar digunakan pada saat penghitungan RH (Relatif Harga) di level komoditas. Lalu setiap komoditas di suatu kabupaten/kota mempunyai bobot jenis pasar yang unik bisa sama ataupun berbeda antar kabupaten/kota.

"Kemajuan teknologi telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha berbasis digital. Hal ini diperlihatkan dengan pertumbuhan jumlah usaha e-commerce pada tahun 2022 diperkirakan meningkat sebesar 4,46% dibandingkan tahun 2021," terang Amalia.

Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan, penambahan jumlah kabupaten/kota dalam SBH 2022 dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pendataan inflasi. 60 kabupaten/kota baru yang ditambahkan sebagai sampel survei IHK disebut mewakili wilayah pedesaan (rural).

Baca juga: Pemprov Maluku Jamin Harga Bahan Pokok Terkendali Jelang Nataru

"Ini akan melengkapi representasi pola konsumsi masyarakat di wilayah rural. Jadi nanti data yang tersaji tidak hanya menampilkan data di wilayah perkotaan atau dengan karakteristik perkotaan, tetapi juga menunjukkan yang terjadi di wilayah rural," kata Pudji.

Dengan SBH 2022, maka jumlah komoditas yang masuk ke dalam komponen inflasi inti berkurang dari 711 menjadi 680 komoditas dengan bobot terhadap inflasi mencapai 65,06%. Lalu komponen bergejolak mencakup 126 komoditas, bertambah dari sebelumnya 101 komoditas dan memiliki bobot sebesar 15,77%.

Sedangkan komoditas dalam komponen harga diatur pemerintah bertambah menjadi 41 komoditas, dari sebelumnya 23 komoditas. Bertambahnya jumlah komoditas pada komponen tersebut mengerek bobot komponen harga diatur pemerintah dari 18,09% menjadi 19,57%.

Pemutakhiran SBH yang dilakukan BPS diapresiasi oleh pemerintah selaku pengguna data. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, pembaruan tersebut akan bermanfaat bagi pengambilan kebijakan di tahun-tahun mendatang.

"Dengan SBH baru, ini jadi satu hal, instrumen pengelolaan inflasi yang lebih baik. Dengan tambahan sampel baru dari SBH 2022 kita harapkan bisa memotivasi daerah, terutama yang kemarin belum menjadi sampel untuk terus berkinerja baik dalam pengelolaan inflasi," kata dia. (Z-6)