Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PROSES menuju Indonesia Emas 2045 kian terbuka setelah Presiden Joko Widodo memfokuskan hilirisasi. Hal itu diungkapkan Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahada. Ia menegaskan bila momentum ini bisa menjadikan Indonesia sejajar dengan negara maju dan mampu mengendalikan dunia lewat sumber daya alam (SDA).
Bahlil menyebutkan sebelum Jokowi menjadi Presiden pada 2014 lalu. Indonesia kerap mengekspor sejumlah bahan baku, uniknya hasil bahan baku yang diolah menjadi bahan jadi kemudian diimpor oleh Indonesia itu sendiri.
Namun setelah Jokowi memprioritaskan hilirisasi, Indonesia alami kenaikan signifikan pada devisa. Bahkan dalam beberapa forum dunia yang dihadiri Presiden, lanjut Bahlil, negara lain terlihat hormat dan segan terhadap Jokowi.
Baca juga : Eks Mendag Lutfi Sebut Program Hilirisasi Bikin China-Eropa Waspada
Bahlil bercerita pada 2019 dirinya dikirim Jokowi ke Eropa dan Amerika Serikat untuk mencari investor. Ketika itu, negara maju masih melihat Indonesia sebagai negara yang bisa diatur oleh mereka, namun Bahlil menegaskan Indonesia bukan seperti yang mereka kira.
"Kalau Indonesia sekarang ini momentum. Kebetulan ada revolusi besar-besaran energi baru terbarukan. Atas dasar itu Pak Jokowi ingin kita hilirisasi masif," kata Bahlil di Media Centre Indonesia Maju, jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/12).
Menurutnya, sumber daya alam Indonesia yang melimpah harus dapat dikelola secara bijak dan berkelanjutan lewat hilirisasi guna memberikan nilai tambah maksimal untuk kepentingan nasional, misalnya meningkatkan ekspor, menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan negara, serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Baca juga : Bahlil: Pemerintah tidak Kendor Jalankan Hilirisasi
"Hilirisasi ini bukan hanya soal kontrak pendapat negara tapi ini soal ketahanan negara, marwah negara, kita ini punya sumber daya banyak," jelasnya.
Karena itulah, Bahlil menegaskan siapa pun nanti presiden terpilih pada Pilpres 2024, ia menyarankan program hilirisasi wajib dilanjutkan.
"Siapapun pemerintahanya, menterinya hilirisasi ini bagian penting jalan untuk Indonesia emas. Negara yang baik dan sehat apabila investasi ekspor, impor lebih dominan daripada konsumsi. Harapan kita ini harus berlanjut terus," kata Bahlil. (RO/Z-7)
Seperti apa sebenarnya drama pengunduran diri Airlangga? Seperti apa pula kelanjutan jalan ceritanya? Ikuti pembahasannya di Ordal, Obrolan Mendalam dari Orang-orang Dalam.
Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menghargai pencalonan kadernya, Airin Rachmi Diany yang telah mendapatkan dukungan dari PDIP untuk maju di Pilgub Banten.
KETUA umum Golkar Bahlil Lahadalia mengeklaim partainya akhirnya mendukung Airin Rachmi Diany di Pilgub Banten bukan karena pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Golkar mengusung pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) nomor urut satu Ridwan Kamil dan Suswono.
Bahlil klaim Golkar berpengalaman dalam membuat konvensi. Dia berkelakar partai lain belum tentu berpengalaman seperti Golkar.
Holywings dinyatakan melakukan pelanggaran usaha dan bisnis oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta.
Jabatan menteri sehari merupakan bentuk pengakuan bagi Putri Otonomi Indonesia dari daerah/kabupaten untuk berkesempatan mendapatkan pengalaman menjadi seorang pemimpin.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menyebut konflik terkait persoalan pengosongan lahan di Pulau Rempang, Batam, disebabkan oleh komunikasi yang kurang baik.
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi menugaskan Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, untuk mengecek kondisi Pulau Rempang di Batam.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pernah berjanji tidak akan zalim kepada warga Pulau Rempang-Galang, Batam, Kepulauan Riau.
Rumah dan lahan yang dijanjikan masih berproses sehingga pemerintah memberikan uang tunggu untuk hidup Rp1,2 juta dan uang untuk menyewa tempat tinggal Rp1,2 juta per orang.
Menurutnya, ucapan itu bertolak belakang dengan kenyataan. Pasalnya, jika saat ini seperti Orde Baru, orang sepertinya tidak akan bisa menjadi menteri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved