Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

DPR: Keyakinan Kelas Menengah Turun, Pemerintah belum Berhasil Jaga Stabilitas Ekonomi Domestik

Fetry Wuryasti
10/12/2023 18:50
DPR: Keyakinan Kelas Menengah Turun, Pemerintah belum Berhasil Jaga Stabilitas Ekonomi Domestik
Kantor Bank Indonesia.(MI/Susanto )

ANGGOTA Komisi XI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati mengatakan penurunan optimisme pada indeks keyakinan konsumen (IKK) Bank Indonesia harus tetap menjadi perhatian serius pemerintah, meski masih ada di zona optimis karena masih di atas 100.

Penurunan keyakinan paling terlihat pada responden di kelas menengah/kelompok pengeluaran Rp3,1-4 juta, yang grafiknya turun menjadi 123,9 dari bulan Oktober yang masih di angka 126,6.

"Mereka sebenarnya selama ini yang sering “terabaikan” karena bukan termasuk miskin sehingga tidak tersentuh oleh bantuan pemerintah seperti bansos dan lain-lain," kata Anis, dihubungi Minggu (10/12).

Baca juga: Pasar Wait and See Emiten Harga Minyak Setelah Keputusan OPEC+

Tapi di sisi lain mereka harus membayar BPJS mandiri, dan mungkin juga bukan penikmat listrik bersubsidi. Artinya, kelompok menengah pengeluaran Rp3,1-4 juta ini memang harus banyak berhitung untuk pengeluaran tiap bulannya.

"Jangan sampai penurunan ini dianggap biasa karena “turun sedikit"," kata Anis.

Baca juga: Optimisme Konsumen terhadap Perekonomian terus Menguat

Sebagai anggota DPR RI, dia menekankan bahwa ini menunjukkan pemerintah masih belum berhasil menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Pemerintah seharusnya lebih antisipatif dan responsif terutama dalam menggunakan APBN untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi terutama menjelang Pemilu, hari besar keagamaan seperti Natal, Ramadan dan Idulfitri, serta Tahun Baru.

Di sisi lain, pemerintah masih memaksakan beberapa proyek yang awalnya “katanya” tidak akan menyentuh APBN tetapi pada akhirnya menggerogoti APBN.

"Seharusnya masih banyak yang bisa dilakukan apabila proyek-proyek tersebut tidak atau ditunda mengingat kondisi perekonomian kita yang baru beranjak membaik setelah pandemi Covid-19," kata Anis.

Fraksi PKS sudah beberapa kali mengusulkan agar masyarakat dengan penghasilan sampai dengan Rp8 juta tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh), salah satunya untuk meningkatkan daya beli kelompok menengah yang selama ini tidak tersentuh bantuan pemerintah.

"Solusinya ada di pemerintah yang harus bekerja keras menjaga stabilitas ekonomi domestik dan serius dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi," kata Anis. (Try/Z-7)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya