Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa saat ini masih belum ada investasi asing yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Merespons hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Amin Ak menyebut bahwa situasi tersebut menunjukkan bahwa investor tidak yakin dengan masa depan yang ada di IKN.
"Para calon investor itu memilih bersikap wait and see, karena mereka ragu apakah nantinya pemerintahan baru akan melanjutkan proyek ini atau menundanya," kata Amin saat dihubungi pada Jumat (17/11).
Amin menilai upaya pemerintah dan koalisi pemerintahan di DPR dengan memproduksi Undang-Undang (UU) baru tentang IKN terkait jaminan bahwa IKN harus berlanjut siapapun presidennya nanti, faktanya tidak cukup kuat untuk menggerakkan hati para investor untuk segera berinvestasi di IKN.
"Artinya memang ada masalah kepercayaan investor terhadap pemerintah, terutama dari manfaat apa yang bisa mereka dapatkan dari investasi tersebut," tuturnya.
Seperti yang diketahui, Presiden Joko Widodo mengakui hingga saat ini belum ada investor asing yang masuk dan menanamkan modal di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri APEC CEO Summit, di San Francisco, Amerika Serikat, Kamis (16/11) waktu setempat.
"Sampai saat ini memang belum ada (investor luar negeri)," ujar Jokowi.
Ia pun mengajak para pelaku usaha asing untuk segera bergerak dan berinvestasi di Tanah Air. Berbagai indikator ia paparkan untuk bisa merayu para investor, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang baik, energi baru dan terbarukan yang melimpah hingga kondisi politik yang stabil.
"IMF memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5% di 2023 dan 5,1% di 2024. Jadi, ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia dan saya harap Bapak Ibu dapat manfaatkan peluang ini dengan lebih agresif," tuturnya.
Meskipun hingga saat ini belum ada investor asing yang masuk, Jokowi meyakini mereka segera bergerak dan terlibat dalam pembangunan IKN. Menurutnya, masifnya investasi dari para pengusaha lokal bisa menjadi magnet.
"Saya yakin, setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar segera masuk. Kita lihat saja nanti pasti akan masuk," ucapnya.
Kepala Negara mengungkapkan investasi asing ke IKN diprioritaskan pada sektor pendidikan, kesehatan dan teknologi. Ia pun beraharap para CEO besar dunia bisa segera memanfaatkan momentum yang baik ini untuk berinvestasi di Indonesia. (Z-10)
Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Kepastian anggaran menyusul terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pemerintah pusat.
Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal Otorita IKN memprioritaskan penanganan terhadap berbagai bentuk aktivitas ilegal seperti penambangan, pembukaan lahan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus mencerminkan arah baru pembangunan Indonesia.
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menilai, pemangkasan HGU di IKN perlu mempertimbangkan dampak terhadap investasi dan pembangunan di IKN.
Pembangunan kawasan strategis bagi lembaga Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi bergulir.
Presiden Prabowo sangat marah atas gejolak IHSG setelah MSCI membekukan kenaikan bobot saham Indonesia. Pemerintah bertekad jaga kredibilitas pasar modal.
Momentum ini menjadi titik awal pembenahan internal yang lebih komprehensif, dengan fokus pada penguatan GCG agar operasional perusahaan semakin terstruktur dan akuntabel.
Bursa Efek Indonesia (BEI) merespons pengumuman Moody’s yang menurunkan outlook kredit Indonesia menjadi negatif sambil mempertahankan peringkat Baa2.
REFORMASI tata kelola dinilai menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan investor di tengah tekanan yang belakangan membayangi pasar keuangan domestik.
Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, proses perizinan yang berlapis, serta perubahan kebijakan yang terlalu sering telah menjadi penghambat nyata bagi investasi di Indonesia.
Keterlibatan investor asing turut dipertimbangkan seiring keterbatasan teknologi nasional dan masih berlangsungnya penyusunan regulasi karbon biru di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved