Indonesia-Tiongkok Perlu Rumuskan Kemitraan Pembiayaan Transisi Energi di KTT BRI

MENANDAI 10 tahun peluncuran Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative, BRI), Tiongkok kembali menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Kerja sama Internasional BRI atau Belt and Road Forum yang ketiga di Beijing, 17-18 Oktober 2023. Tema yang diusung pada KTT tahun ini adalah “Kerja Sama BRI yang Berkualitas Tinggi: untuk Pembangunan dan Kemakmuran Bersama”.

Institute for Essential Services Reform (IESR) yang turut diundang dalam rangkaian agenda KTT BRI mengharapkan adanya terobosan baru dalam kemitraan BRI Indonesia-Tiongkok. Hal itu terutama untuk pembiayaan transisi energi, di antaranya energi terbarukan, pengakhiran dini operasional PLTU batu bara, industri hijau, serta kolaborasi teknologi energi terbarukan untuk mempercepat transisi energi.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dalam sambutannya pada Seminar Tingkat Tinggi Membangun Visi Baru untuk Jalur Sutera Hijau di Beijing, Selasa (17/10), mengungkapkan Indonesia membutuhkan sokongan pendanaan sekitar US$1 triliun dari negara-negara maju dan negara lainnya, salah satunya Tiongkok, untuk mencapai net-zero emission pada 2060.

Baca juga : Wujudkan Misi Investasi, Presiden Jokowi Saksikan Kesepakatan Kerja Sama PLN dengan 9 Perusahaan di ICBF China 2023

“Pembiayaan merupakan hal krusial yang berperan sebagai tulang punggung transisi ini. Opsi pembiayaan yang mudah diakses dan terjangkau dapat mempercepat transisi rendah karbon secara global, meningkatkan penerapan teknologi hijau, menghentikan penggunaan aset padat emisi, dan mengoptimalkan portofolio aset energi,” ungkap Fabby seperti dikutip dari keterangan resmi.

Baca juga : Transisi Energi Jadi Kunci Peningkatan Kinerja Perseroan

IESR memandang Tiongkok dapat mendukung Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pendanaan untuk mempercepat transisi energi. Melalui BRI ini, kata Fabby, Tiongkok dan Indonesia dapat membentuk kemitraan pembiayaan transisi energi.

Kemitraan tersebut perlu melibatkan lembaga keuangan, penyedia teknologi, dan pemerintah sehingga dapat membuka lebih banyak lagi pembiayaan domestik, memacu inovasi, dan mendorong kemakmuran ekonomi bersama.

Fabby meyakini bahwa pengembangan energi terbarukan menjadi tiket untuk memuluskan upaya penurunan emisi global. Hal itu akan berkontribusi dalam mencegah krisis iklim yang lebih parah. Tidak hanya itu, pemanfaatan energi terbarukan secara masif juga akan meningkatkan keamanan energi Indonesia.

Dari sisi teknologi, Tiongkok juga memimpin dunia dalam pengembangan energi terbarukan, terutama pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Pada peta jalan dekarbonisasi sistem energi Indonesia untuk mencapai target Persetujuan Paris yakni bebas emisi pada 2050, IESR menemukan Indonesia memerlukan pemanfaatan energi surya melalui PLTS hingga 80% dari sistem energi di Indonesia pada 2050.

“Menurut kajian Deep Decarbonization IESR pada 2030, kapasitas energi terbarukan perlu mencapai 138 GW, di mana PLTS mendominasi. Di sisi lain, Tiongkok menguasai sekitar 90% kapasitas manufaktur panel surya global dan setengah dari kapasitas manufaktur turbin angin global," papar Manajer Program Transformasi Energi IESR Deon Arinaldo.

Oleh karena itu, lanjutnya, potensi pasar energi terbarukan yang masif di Indonesia dapat dipenuhi oleh perusahaan Tiongkok. Di saat bersamaan, Deon mengatakan perlu terjadi pembangunan kapasitas manufaktur energi terbarukan serta transfer teknologi ke Indonesia. "Kerja sama bilateral kedua negara dapat memfasilitasi dan mengakselerasi terwujudnya hal tersebut,” jelasnya.

Deon menambahkan, Tiongkok sudah aktif berinvestasi di sektor energi, industri, dan infrastruktur di Indonesia. Hal itu menjadi peluang bagi kedua negara untuk memperkuat kerja samanya dengan mengalihkan rencana investasi yang saat ini masih berpusat pada dukungan terhadap energi fosil, menjadi pembangunan industri energi terbarukan. (Z-8)