Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN pemerintah Indonesia ke perusahaan pertambangan untuk membangun fasilitas peleburan (smelter) sebagai bagian dari operasi penambangan terintegrasi kian ditegaskan.
Kebijakan tersebut diyakini dapat membantu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam ekosistem kendaraan listrik global. Visi ini bukan tanpa dasar, mengingat bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar kedua di dunia, dengan total 22% dari cadangan nikel global.
Pengembangan smelter nikel, sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi logam Indonesia, sangat penting untuk memastikan realisasi tujuan Indonesia menjadi produsen nikel global.
Baca juga: Pabrik Baterai Raksasa se-ASEAN akan Hadir di Indonesia
Namun, salah satu aspek yang sering diabaikan oleh pelaku bisnis adalah ketersediaan sumber energi listrik yang terjangkau dan berasal dari sumber rendah karbon.
"Ketersediaan dan biaya listrik adalah elemen infrastruktur penting untuk smelter. Sekitar sepertiga dari biaya pemrosesan logam, listrik biasanya merupakan komponen tunggal terbesar dari biaya operasional dalam operasi peleburan. Biaya aktual akan bervariasi, berkisar antara 15% hingga 60% dari total biaya operasi peleburan, tergantung pada jenis logam, jenis tungku, proses yang digunakan, dan sumber listrik," jelas Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli.
Memastikan akses terhadap listrik yang berasal dari sumber karbon rendah sangat penting untuk keberlanjutan operasi smelter. Ini tidak hanya berkontribusi untuk mengurangi biaya operasional tetapi juga selaras dengan tujuan keberlanjutan global.
Baca juga: Pembangunan Pabrik Feronikel Haltim ANTAM Masuki Tahapan First Metal Tapping
Komitmen menyediakan listrik dengan karbon lebih rendah salah satunya telah dilakukan PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) dengan mengoperasikan tiga pabrik hydro, yakni PLTA Larona, Balambano, dan Karebbe, dengan kapasitas gabungan 365 Megawatt (MW).
Pengoperasian fasilitas ini secara signifikan mengurangi emisi GRK sebesar lebih dari 1 juta ton CO2EQ per tahun dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar batubara.
Selain itu PT Vale Berkolaborasi dengan Zheijiang Huayou, menerapkan teknologi HPAL yang diimplementasikan di Blok Pomalaa dan Blok Sorowako, berkontribusi pada upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Selain itu, teknologi ramah lingkungan dan adopsi sumber energi yang bukan berasal dari batubara akan semakin meminimalkan emisi di fasilitas smelter yang dimiliki.
“Sejalan dengan target lingkungan, kami menargetkan pengurangan 33% dalam Emisi Lingkup 1 dan 2 pada tahun 2030 dan Net Zero Emission (NZE) ada tahun 2050. Kami berkomitmen untuk menggunakan sumber energi alternatif rendah karbon untuk semua kebutuhan energi pembangkit nikel yang baru. Meskipun pilihan ini lebih mahal, pengabdian kami yang tak tergoyahkan mendorong kami menuju realisasi NZE.” tambah CEO PT Vale Indonesia Febriany Eddy. (RO/Z-1)
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan mengakui masih kurangnya pengawasan terhadap aktivitas industri ekstraktif pertambangan dan perkebunan.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch Ferdy Hasiman menekankan pentingnya sikap netral dan berbasis fakta dalam mengevaluasi dugaan pelanggaran hukum di industri tambang nikel.
Tommy mengatakan meningkatkan nilai HPE konsentrat tembaga juga dipengaruhi tingginya permintaan industri global terhadap tembaga.
Operasi pencarian penambang yang diduga terperangkap di bekas area galian tambang Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berlangsung dalam kondisi berisiko tinggi.
Putra Donald Trump adalah salah satu investor di tambang 'unsur tanah jarang' pertama di pulau Arktik tersebut.
PT Geo Mining Berkah (GMB), perusahaan konsultan pertambangan, memperkuat perannya dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul di sektor tambang.
PT Mitra Murni Perkasa (MMP), anak usaha dari MMS Group Indonesia (MMSGI), memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026.
INDONESIA pada 2024 tercatat mengimpor sekitar 10,4 juta ton bijih nikel dari Filipina—angka yang diperkirakan melonjak menjadi 15 juta ton tahun ini.
Hal itu adalah bukti komitmen pemerintah dalam menegakkan kedaulatan sumber daya alam dan menertibkan praktik ekonomi yang merugikan rakyat.
Kepala Negara mengungkapkan enam unit smelter timah yang beroperasi tanpa izin di kawasan konsesi PT Timah telah disita aparat penegak hukum.
Presiden meninjau langsung Barang Rampasan Negara yang telah melalui proses hukum, sebelum kemudian dilakukan penyerahan secara simbolis oleh Jaksa Agung kepada Kementerian Keuangan.
Bupati Kolaka Amri Djamaluddin mengungkapkan kehadiran Smelter Merah Putih yang dibangun putra bangsa, PT Ceria Corp, merupakan sebuah pencapaian besar di Kabupaten Kolaka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved