Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa Indonesia sering kali ditegur oleh lembaga Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) karena kebijakan moneter yang dibuat BI selalu jauh dari aturan yang ada.
Menurut Perry, hal itu dilakukan karena Indonesia memiliki cara dan kebijakan sendiri untuk mengatur sektor moneternya. Ia menilai, walaupun IMF lebih pintar namun pihaknya lebih berpengalaman dengan kebijakan yang cocok untuk di dalam negeri.
"Kami tidak peduli dengan apa yang dikatakan IMF, kami berterima kasih atas sarannya, tapi kami lebih berpengalaman. Saya akan memberi tahu Anda, Anda mungkin dianggap lebih pintar tetapi kami lebih berpengalaman," kata Perry dalam acara ASEAN Fest 2023 di Jakarta, Selasa (22/8).
Baca juga: Buka ASEAN Fest 2023, Gubernur BI Banggakan Capaian Cemerlang Perekonomian Indonesia
Ia mencontohkan, dalam melakukan antisipasi terhadap kenaikan inflasi global, pihaknya tidak terpaku pada instrumen suku bunga saja. Namun, juga menggunakan langkah stabilisasi nilai tukar rupiah untuk menjaga agar inflasi barang impor (imported inflation) tidak signifikan.
Selain itu, BI bersama pemerintah juga menekan inflasi pangan melalui tim pengendalian inflasi. Pihaknya juga menggunakan sejumlah kebijakan untuk menangani inflasi.
Baca juga: BI Ajak Institusi Pendidikan Gunakan Transaksi Berbasis Digital
Menurut Perry, instrumen suku bunga tidak serta merta bisa menjinakkan inflasi. Contohnya seperti yang terjadi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa, untuk menangani inflasi sangat membutuhkan waktu yang lama.
"AS berjuang hanya menggunakan satu instrumen hanya suku bunga untuk melawan inflasi. Nyatanya, butuh waktu sangat lama dan sekarang ekonominya resesi. Eropa pun juga sama, mengapa hanya menggunakan satu suku bunga untuk melawan semua masalah? Tidak bisa," ujarnya. (Z-6)
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di Gedung Bank Indonesia (BI). Salah satunya yakni Ruang Kerja Gubernur BI
Teranyar, KPK menggeledah Gedung BI pada Senin (16/12) malam. Penggeledahan dipastikan cuma untuk menyelesaikan berkas perkara.
KPK telah menggeledah Gedung BI pada Senin (16/12), malam. Ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo turut diacak-acak penyidik dalam upaya paksa itu.
Pemetaan juga dilakukan dengan tambahan keterangan dari saksi yang diperiksa. Tessa enggan memerinci pihak-pihak yang bakal dipanggil penyidik.
Tessa mengatakan, juga belum melakukan upaya paksa lainnya pascapenggeledahan di Gedung BI pada Senin (16/12), malam.
Ismail memastikan penggeledahan itu tidak memengaruhi semua layanan OJK. Stabilitas sistem keuangan dipastikan terus dijaga untuk kepentingan masyarakat.
AKHIR Juli lalu Dana Moneter Internasional (IMF) merilis berita kurang sedap.
Dalam data IMF 15 Januari 2023, Luksemburg merupakan negara terkaya di dunia berdasarkan PDB per kapita.
Global Market menilai kinerja Sri Mulyani yang efisien dan kredibel dalam mengelola keuangan negara sejak kembali menjabat 2016.
Proyeksi 3,3% untuk 2019 adalah 0,3 poin persentase di bawah angka 2018 dan diharapkan tumbuh kembali menjadi 3,6% pada 2020.
Pernyataan Mnuchin mengemuka dalam sesi pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Washington, AS.
IMF memperingatkan bahwa peningkatan perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok akan 'membahayakan' pertumbuhan global di 2019,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved