Harapan Jokowi Soal Indonesia Maju Dinilai Dagelan

MANTAN Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Indonesia maju. Ucapan Kepala Negara dinilai tidak sejalan dengan upaya dan fakta di lapangan.

"Kalau saya dengar itu, ini mah dagelan. Lelucon yang sama sekali tidak lucu," kata Rizal dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk "Keukeuh Jadi King Maker, Jokowi Kini Berhadapan dengan Partai Sendiri?" Minggu (20/8).

Rizal mengatakan Jokowi mencoba memonopoli cara memperbaiki Indonesia. Dia menyinggung niat tersebut dengan hasil kerja Jokowi selama sembilan tahun menjabat.

Baca juga: Bertolak ke Benua Afrika, Jokowi akan Bawa Spirit Solidaritas dengan Negara-Negara Global South

"Indonesia makin mundur dalam banyak hal. Kemiskinan bertambah, pengangguran bertambah, antara yang kaya dan miskin semakin (senjang)," ujar dia.

Rizal menyoroti capaian pemerintah yang disampaikan Jokowi dalam pidato kenegaraan di sidang umum MPR. Aneka prestasi Indonesia dinilai belum menggambarkan kenyataan.

Baca juga: Jokowi Dukung Rencana Amendemen UUD 1945, Setelah Pemilu 2024

"Itu menurut para pejabat. Datanya juga selektif yang kelihatan sisi positifnya doang tapi tidak komprehensif, tidak berimbang, dan tidak melihat hal lain," tutur dia.

Lebih lanjut Rizal mengatakan mimpi presiden itu sulit terwujud bila melihat tren pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Dijual mimpi Indonesia maju, negara besar. dan hebat tapi kemampuannya enam persen. Padahal untuk mencapai target perlu 8%," kata Rizal.

Rizal mengatakan pertumbuhan ekonomi sebuah negara minimal 8% per tahun bila mau maju. Hal itu bila pemerintah serius ingin membawa Indonesia semakin besar pada 2045.

"Tidak mungkin Jokowi menumbuhkan Indonesia lebih dari enam persen karena modal pembangunannya sangat bergantung pada utang," ujar dia.

Rizal menyebut utang merupakan rem otomatis bagi pertumbuhan ekonomi. Dia mencontohkan pemerintah menyedot Rp400 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang pokok.

"Kemudian Rp380 triliun untuk bayar bunga. (Totalnya) Rp780 triliun atau sepertiga APBN. Konsumsi masyarakat disedot pemerintah untuk bayar utang," ucap dia. (Z-3)