Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PEMBIAYAAN korporasi pada Juli 2023 terindikasi tumbuh melambat. Hal tersebut tercermin dari saldo bersih tertimbang (SBT) pembiayaan korporasi sebesar 17,6%, dibandingkan SBT 17,8% pada Juni 2023.
Melambatnya pertumbuhan tersebut disebabkan oleh penurunan kegiatan operasional akibat lemahnya permintaan domestik dan ekspor serta penundaan investasi.
"Adapun sumber pembiayaan korporasi terutama berasal dari dana sendiri, diikuti pembiayaan yang berasal dari perbankan dalam negeri dan pemanfaatan fasilitas kelonggaran tarik," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono melalui keterangan pers, Jumat (18/8).
Baca juga: Jaga Kondisi Tetap Resilience, Perbankan Perlu Siapkan Berbagai Strategi
BI, lanjut Erwin, memperkirakan kebutuhan pembiayaan korporasi dalam tiga bulan mendatang akan tetap stabil dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan tersebut utamanya digunakan untuk mendukung operasional dan membayar kewajiban yang jatuh tempo yang tidak dapat di-rollover.
Sementara itu penyaluran kredit baru oleh perbankan juga mengalami perlambatan pada Juli 2023. Itu terlihat dari SBT penyaluran kredit baru pada Juli 2023 tercatat sebesar 45,1%, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 81,7%.
Baca juga: Indonesia Butuh Lebih Banyak Bank Syariah Besar
"Faktor utama yang mempengaruhi penyaluran kredit baru tersebut antara lain permintaan pembiayaan dari nasabah, prospek kondisi moneter dan ekonomi ke depan, serta tingkat persaingan usaha dari bank lain. Sementara itu, untuk keseluruhan triwulan III 2023, penawaran penyaluran kredit baru dari perbankan diprakirakan meningkat," jelas Erwin.
Adapun permintaan pembiayaan baru oleh rumah tangga terindikasi meningkat pada Juli 2023. Itu terindikasi dari rumah tangga yang melakukan penambahan pembiayaan melalui utang atau kredit sebesar 11,4%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat 9,7%.
"Sementara itu, pemenuhan pembiayaan yang berasal dari bank umum sedikit melambat dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun selain perbankan, sumber pembiayaan lain yang menjadi preferensi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan antara lain koperasi dan leasing," pungkas Erwin. (Mir/Z-7)
Kontribusi ratusan korporasi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia hanya sebesar 28%. Lebih rendah dibanding negara tetangga Singapura.
DIREKTUR Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo mengatakan, pembentukan social enterprise dibutuhkan sebagai wadah kolaborasi untuk mendukung realisasi program-program pemerintah.
KETUA Kelompok Fraksi Partai Nasdem di Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mengatakan, koperasi bisa memperkuat Indonesia di era global ini.
Ajang tahunan Indonesia Corporate Sustainability Award 2024 sukses digelar pada 21 November 2024 di The Stones, Legian, Bali.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
Sepanjang tiga bulan pertama 2024, perusahaan penyedia alat berat terintegrasi, PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBEX), mencatatkan pendapatan sebesar Rp531,94 miliar.
Keterbukaan terhadap ide dan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam mewujudkan visi Indonesia menuju 2045.
Kehadiran Indonesia dalam pameran ini merupakan undangan resmi dari Pemerintah Provinsi Gansu.
Bank Indonesia mengungkapkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2025 tercatat sebesar US$152,6 miliar atau senilai Rp2.477 triliun.
SEJUMLAH posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk berbagai negara mitra strategis masih kosong hingga saat ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pakar hubungan internasional.
PERIODE transisi pemerintahan dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya investasi senilai Rp1.500 triliun masuk ke Indonesia pada tahun lalu.
PADA 2024 pemerintah gagal membawa masuk investasi sebesar Rp1.500 triliun. Aturan yang tumpang tindih hingga bertumpuknya perizinan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved