Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Pemerintah Optimistis Kemiskinan Ekstrem 0% di 2024

M Ilham Ramadhan Avisena
17/8/2023 07:36
Pemerintah Optimistis Kemiskinan Ekstrem 0% di 2024
Sekeluarga manusia gerobak bersantai di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (22/7/2013).(MI/PANCA SYURKANI)

PEMERINTAH menyatakan optimistis target kemiskinan ekstrem di Tanah Air menjadi 0% pada 2024 bakal tercapai. Hal itu didasari pada penurunan angka kemiskinan ekstrem yang terus terjadi hingga triwulan I 2023 di angka 1,12%.

"Jadi ada penurunan 0,62% dibandingkan tahun 2022. Mudah-mudahan dengan (besaran) anggaran yang sama bisa kita selesaikan," ujar Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada pewarta di Jakarta, Rabu (16/8).

Dia menegaskan ukuran penghitungan yang digunakan pemerintah terhadap kemiskinan ekstrem ialah pengeluaran sebesar US$1,9 per kapita per hari, setara dengan Rp11.571 per kapita hari. Dus, individu yang tergolong dalam kelompok miskin ekstrem ialah yang pengeluarannya sekitar Rp351.957 per kapita per bulan.

Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp493,5 T untuk Percepat Penurunan Kemiskinan

Penghitungan tersebut mengacu pada Parity Purchasing Power (PPP) lama yang dimiliki oleh Bank Dunia sebelum akhirnya dinaikkan menjadi US$3 per kapita per hari. Suharso mengatakan, PPP US$3 itu digunakan pemerintah untuk mengukur angka kemiskinan.

Dengan besaran PPP yang baru itu, maka garis kemiskinan individu ditentukan bila pengeluaran per kapita per bulan hanya berkisar Rp550.458. "Diketahui dalam RPJMN 2019-2024 target kemiskinan itu 6% hingga 7%. Tahun lalu kita mencapai 9,5% dan triwulan I 2023 ini sudah bisa turun menjadi 9,36%," terang Suharso.

Baca juga: Menko PMK Akui Target Kemiskinan Ekstrem 0% di 2024 Butuh Kerja Keras

Pemerintah, lanjut dia, bakal terus melakukan intervensi untuk meningkatkan daya beli masyarakat tergolong miskin ekstrem dan miskin. Intervensi tersebut akan disesuaikan dengan lokasi atau wilayah masyarakat yang menjadi target kebijakan.

"Jadi intervensi dalam bentuk registrasi sosial ekonomi (Regsosek). Itu terbukti efektif dan mudah-mudahan tingkat ketepatannya akan semakin naik, dan mudah-mudahan semakin baik juga perolehan angka dalam hal penurunan kemiskinan ekstrem maupun kemiskinan pada umumnya," jelas Suharso. (Z-6)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Budi Ernanto
Berita Lainnya