Kesejahteraan Nelayan Terganggu, Kebijakan Ekspor Benih Lobster Diharap Dievaluasi

PEMERINTAH diharap mengevaluasi kebijakan ekspor benih bening lobster. Aturan yang ada saat ini dinilai menyulitkan perekonomian nelayan, bahkan untuk mengusahakan pendidikan tinggi untuk keluarga.

"Saya sendirian sarjana di dusun saya," kata Nelayan dari Desa Mertak, Lombok Tengah, Anom melalui keterangan tertulis, Minggu, (13/8).

Anom mengatakan ekonomi keluarganya sangat bagus pada 2012 sampai 2015. Saat itu, ekspor benih bening lobster masih bisa dilakukan.

Namun, pemerintah melarang ekspor benih benur lobster pada 2016. Menurut Anom, kesejahteraan banyak keluarga nelayan di wilayahnya sekarang menurun. Bahkan, untuk sekolah tinggi pun menjadi sulit.

"Sebetulnya warga di sini paham pendidikan itu penting, tapi tidak ada dana untuk kuliahkan anak," ucap Anom.

Nelayan lainnya, Hengki menuntut pemerintah memberikan solusi usai melarang ekspor benih bening lobster. Konsep budidaya yang dinilai bisa menjadi alternatif tidak bisa mengembalikan pendapatan masyarakat seperti dulu.

"Nelayan di sini sehari bisa (menangkap benur) 10 ribu. Di sana (lokasi budidaya lobster di Lombok Timur) 10 ribu aja nggak mampu. Mau tidak mau dijual dengan harga murah," ucap Hengki.

Wakil Ketua Penggiat Budidaya Lobster Nusantara (PBLN) Syaifullah meminta pemerintah mengevaluasi kebijakannya. Kesejahteraan nelayan diharap diperhatikan.

"Kemiskinan di masyarakat pesisir terlalu tinggi karena aturan yang dibuat tidak menguntungkan nelayan kita. Artinya ini ada yang salah," tutur Syaifullah. (Z-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putra Ananda