Pemerintah Dorong Pemerataan Akses Internet di Indonesia

Pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus berupaya mendorong pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan membangun infrastruktur digital, dalam hal ini Very High-Throughput Satellite (HTS) Satria-1. Pembangunan infrastruktur tersebut masuk dalam rencana kerja Bakti Kominfo 2019-2023 yang kini telah terealisasi.

Sebagaimana diketahui, Satelit Republik Indonesia pertama itu diluncurkan pada 19 Juni lalu dan siap mengisi orbit di 146 Bujur Timur (BT) di atas langit provinsi Papua dengan kapasitas 150 Gbps.

Baca juga: Sukses Meluncur, Satelit SATRIA Akan Ciptakan Pemerataan Akses Internet

Kepala Divisi Infrastruktur Satelit Bakti Kominfo Sri Sanggrama Aradea mengatakan kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan sangat menantang dalam penyediaan jaringan teresterial. Itu menjadi alasan utama dalam pemilihan teknologi satelit.

"Satria-1 menggunakan teknologi High Thoughput Satellite (VHTS) yang baru, rumit, dan kompleks sehingga risiko kemungkinan munculnya masalah dalam pembangunan maupun operasional cukup tinggi. Berkaitan hal tersebut dalam memitigasi segala risiko, Bakti Kominfo memberikan solusi menyediakan Hot Backup Satellite," ujar Aradea melalui keterangan resmi, Rabu (2/8).

Baca juga: Kominfo Sukses Luncurkan Satria -1 Menuju Orbit 146°BT

Sementara itu, Project Manager Satria-1 PT Pasifik Satelit Nusantara Nia Asmady mengungkapkan saat ini Satria-1 masih dalam masa orbit raising dan akan sampai pada titik November mendatang.

Nantinya, setelah sampai di orbit 146E, akan ada uji coba akhir untuk sistem payload (in-orbit testing) dan juga sistem keseluruhan (end-to-End Testing) sebelum masa operasi.

"Tidak mudah dan butuh waktu lama membuat Satria-1 sampai bisa meluncur pertengahan Juni lalu. Kini satelit sedang bergerak menuju orbit dengan sistem propulsi elektrik sebagai salah satu inovasi teknologi satelit terkini," tutur Nia.

Dia mengemukakan, harus banyak dibuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama kolaborasi domestik dengan vendor dan mitra usaha yang diperkuat dan sinergi untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan Satria-1.

Sementara itu, Guru Besar FISIP Universitas Airlangga, Henri Subiakto berpendapat, Satria-1 akan memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk menghapus kesenjangan akses internet dan mempercepat transformasi digital di Indonesia.

Dia menilai, ketika jutaan manusia terkoneksi secara teknologi, mereka juga terhubung secara sosial, politik, dan ekonomi. Selanjutnya, dapat terwujudlah global brain yang pada gilirannya akan membentuk collective consciousness.

"Dengan 50 ribu terminal yang dilayani Satria-1, itu tidak hanya untuk layanan ekonomi, kesehatan, dan sosial politik, tapi juga untuk menjaga wilayah NKRI. Segera diwujudkan unit yang bertanggung jawab dan mengoperasionalkan pelayanan dan pemanfaatan Satelit secara kolaboratif," ungkapnya.

Satria-1 akan memberikan konektivitas yang andal dan berkualitas kepada sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan, dan energi di wilayah 3T. Dengan adanya akses internet berkecepatan tinggi, sektor-sektor ini dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi melalui pemanfaatan teknologi digital.

Satelit tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam memacu ekonomi digital di wilayah 3T di Indonesia. Satelit ini akan memberikan akses internet berkecepatan tinggi kepada seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.

Berdasarkan data Bakti Kominfo, sebanyak 215.626.156 jiwa di Indonesia telah terkoneksi layanan internet pada 2022-2023. Dengan jumlah tersebut, tingkat penetrasi internet di Indonesia terbagi pada daerah urban yakni 87,55% dan rural 79,79%. Secara keseluruhan penetrasi internet secara nasional dirata-rata adalah 78,19% pada 2023. (Z-11)