Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
INDONESIA bakal mendapatkan banyak keuntungan bila resmi menjadi negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD). Itu akan menjadi faktor eksternal yang mendorong perbaikan tata kelola dan perekonomian nasional.
"Ini bisa menjadi dorongan eksternal bagi Indonesia untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Kalau kita jadi anggota OECD, kita diharapkan oleh pihak luar menjadi lebih baik," ujar Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri saat dihubungi, Jumat (21/7).
Masuknya Indonesia menjadi negara anggota OECD, lanjutnya, bakal mengubah cara-cara dalam tata kelola yang selama ini digunakan. Soalnya, OECD menerapkan tata kelola baik dengan standar tinggi yang diakui internasional.
Baca juga: Humpuss Maritim Siap Catatkan Saham di Bursa Efek Indonesia
Mau tak mau Indonesia harus mengikuti ketentuan tersebut bila menjadi negara anggota OECD. Itu menurut Yose merupakan hal yang positif. Hal itu dapat memacu upaya perbaikan yang tengah dilakukan oleh pemerintah.
Keterlibatan aktif di perekonomian internasional juga menjadi keharusan bila nanti Indonesia menjadi negara anggota OECD. Salah satunya melalui dukungan kepada negara-negara lain untuk mengembangkan perekonomiannya.
Baca juga: Turun di AS, Laba Nokia Didongkrak India
Indonesia memiliki Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID) untuk melakukan hal tersebut. Namun, menurut Yose, sejauh ini Indonesian AID belum berbicara banyak di kancah internasional.
Yose menilai, berbagai kewajiban yang harus dipenuhi bila menjadi anggota OECD bakal mendukung upaya Indonesia menjadi negara maju. "Manfaat yang biasanya banyak dilihat ialah international recognition, reputasi internasional dari negara terkait," tuturnya. "Itu diharapkan bisa membawa investasi, menjadi penarik bagi Foreign Direct Investment (FDI), pasar investasi, pasar keuangan, dan lainnya. Itu jadi satu manfaat juga bagi Indonesia nanti," lanjut Yose.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah menyatakan tengah bersiap menjadi anggota OECD. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia dinilai layak menjadi anggota OECD karena berhasil kembali naik status pascapandemi dan berhasil mengetuai Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di tengah multikrisis.
"Pascacovid-19 Indonesia mampu kembali naik kelas dan dinilai sukses mengorganisasikan KTT G-20, sehingga dengan demikian, sebagai pemimpin G-20, kita berhasil membuat terobosan, sekaligus membumikan G-20 dengan berbagai program, termasuk JETP (Just Energy Transition Partnership)," ujarnya dalam Indonesia Data and Economic Conference Katadata, Kamis (20/7).
"Mudah-mudahan dalam proses beberapa tahun ke depan kita jadi negara ke tiga di Asia yang masuk OECD. Dengan berbagai persyaratan, kita belajar dari negara yang lolos middle income trap untuk bisa melampaui tantangan kita," lanjutnya. (Z-2)
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved