Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PROGRAM Youth Entrepreneur and Employment Support Services (YESS) PPIU (Provincial Project Implementation Unit) Jawa Barat (Jabar) melakukan pertemuan dengan District Implementation Team (DIT) dan PPK, untuk membahas persiapan pelaksanaan Swakelola Tipe II dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kemandirian pemerintahan, pada pekan lalu.
Swakelola tipe II adalah sebuah konsep atau pendekatan yang diterapkan dalam pengelolaan pemerintahan atau lembaga publik.
Konsep ini memberikan otonomi lebih besar kepada lembaga pemerintahan untuk mengelola dan melaksanakan program-program strategis secara mandiri, dengan tetap mengikuti prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Baca juga: Kementerian Pertanian Dampingi Petani Siap Hadapi Kemarau Panjang
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meyakini kalangan milenial yang inovatif dan memiliki gagasan yang kreatif mampu mengawal pembangunan pertanian yang maju, mandiri, modern.
"Pemerintah Indonesia terus mendorong peran penting sektor pertanian dalam menciptakan lapangan kerja di pedesaan, meningkatkan pendapatan keluarga petani, serta memastikan ketahanan pangan nasional. Regenerasi petani merupakan harga mati yang harus segera kita realisasikan bersama," tegas Mentan Syahrul.
Pertanian Harus Didukung Kalangan Milenial
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan Dedi Nursyamsi juga menegaskan bahwa pertanian harus didukung kalangan milenial sebagai generasi muda.
"Mendukung upaya pemerintah melakukan regenerasi petani sekaligus melahirkan pengusaha muda pertanian yang berdampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat pertanian Indonesia," tegas Dedi dalam keterangan, Rabu (19/7).
Baca juga: Teknologi CSA Tingkatkan Produktivitas Pertanian di Katingan, Kalteng
Kegiatan yang dilaksanakan di Sentul, Kabupaten Bogor ini melibatkan pengurus DIT, PPK, dan perwakilan PPIU, serta berbagai stakeholder terkait lainnya, yang bertujuan untuk menyamakan visi, membangun sinergi, dan merumuskan strategi dalam menerapkan swakelola tipe II secara efektif.
Persiapkan Pelaksanaan Swakelola Tipe II
Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan swakelola tipe II, langkah-langkah koordinasi yang cermat diambil.
Pertama, pembentukan tim yang terdiri dari perwakilan lembaga terkait dilakukan untuk mengawasi dan mengoordinasikan implementasi program ini dalam hal ini PPK dan DIT. Tim ini bertugas memastikan keselarasan dan keberhasilan pelaksanaan swakelola tipe II.
Tujuan utama dari pelaksanaan swakelola ini adalah meningkatkan efisiensi dan kemandirian pemerintahan.
Baca juga: Kementan Ajak Para Petani di Banjarnegara, Jateng, Terapkan Metode Ubinan
Dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan dana yang dimiliki oleh Program YESS PPIU Jawa Barat, program ini diharapkan dapat mengelola dan melaksanakan berbagai program dan proyek strategis dengan lebih efektif.
Swakelola tipe II juga memberikan kesempatan bagi lembaga pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.
Kehadiran berbagai pemangku kepentingan dan stakeholder pemerintah provinsi diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan sinergi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Pelaksanaan swakelola tipe II dianggap penting dalam meningkatkan efisiensi dan kemandirian pemerintahan. Dengan pengelolaan internal yang lebih efektif, pemerintah dapat lebih fokus pada kepentingan publik, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. (RO/S-4)
Pengadilan tinggi turut mengubah uang pengganti yang dibebankan kepada SYL, yakni menjadi Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat.
Bantahan SYL dalam nota pembelaanya soal fee 20% dinilai masuk akal
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan memberikan perlindungan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Firli Bahuri tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan, tidak hadir dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Usai diperiksa KPK, Arief mengaku, dicecar 10 pertanyaan oleh penyidik dari KPK terkait kasus korupsi yang menjerat eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menjamin KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Arief Prasetyo Adi, berikutnya.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
POLDA Metro Jaya menyebut bahwa kasus pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) terus berjalan.
Proses hukum kasus pemerasan ini sudah cukup terlalu lama dan berlarut-larut. Hal itu tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Kapolri tak menekankan target penyelesaian kasus Firli. Dia hanya menegaskan hal itu menjadi fokus Polri untuk segera dituntaskan.
Penyidikan atas penanganan perkara a quo pada tanggal 23 Desember 2024 pukul 10.00 WIB di Gedung Bareskrim telah dilakukan koordinasi dengan KPK RI terkait penanganan perkara tersebut.
Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menjamin penyidikan berjalan secara profesional, yakni prosedural dan tuntas. Kemudian, transparan dan akuntabel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved