IMF dan Pakistan Capai Kesepakatan Dana US$3 Miliar

PAKISTAN memperoleh keringanan sementara atas utang luar negerinya yang membengkak dengan kesepakatan baru senilai US$3 miliar. IMF mengumumkan itu di Washington.

Perekonomian negara itu telah dilanda krisis neraca pembayaran karena berusaha membayar utang luar negeri yang melumpuhkan. Di sisi lain, kekacauan politik selama berbulan-bulan telah menakuti investasi asing.

Inflasi telah meroket. Rupee telah mencapai rekor terendah terhadap dolar AS. Negara itu sedang berjuang untuk membeli impor, sehingga menyebabkan penurunan tajam dalam produksi industri.

Baca juga: Inflasi Zona Euro Turun ke 5,5% pada Juni

"Saya senang mengumumkan bahwa tim IMF mencapai kesepakatan tingkat staf dengan otoritas Pakistan tentang pengaturan siaga sembilan bulan sejumlah SDR2.250 juta (sekitar US$3 miliar)," kata pejabat IMF Nathan Porter dalam suatu pernyataan, Kamis (29/6) malam. Kesepakatan itu perlu disetujui oleh dewan eksekutif IMF dan akan dipertimbangkan pada pertengahan Juli. Angka tersebut mewakili 111% dari kuota IMF untuk Pakistan.

Negosiasi Pakistan dengan IMF untuk tahap terakhir dari paket bailout senilai US$6,5 miliar, yang disepakati pada 2019, terhenti November lalu. Soalnya, pemerintah membuat perubahan menit terakhir pada anggaran nasional untuk mencoba dan memenuhi persyaratan kesepakatan. Paket itu berakhir pada Jumat dan perjanjian baru dibangun di atas upaya IMF dari kesepakatan sebelumnya.

Baca juga: Pengangguran Jerman Naik Tipis pada Juni akibat Resesi

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyambut baik kesepakatan itu tetapi mengatakan itu bukan peluru perak. "Ini bukan momen kebanggaan, tetapi momen untuk memikirkan kenyataan. Apakah negara bertahan hidup dengan pinjaman? Mari kita berdoa semoga ini terakhir kali kita mendapatkan pinjaman dari IMF dan kita tidak harus pergi ke IMF lagi," katanya kepada media setelah kesepakatan ditandatangani di Lahore. Sharif menggambarkan pertemuannya dengan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva di Paris pekan lalu sebagai titik balik dalam serangkaian diskusi baru-baru ini dengan badan dunia tersebut.

Ekonomi dalam krisis 

Menteri Keuangan Pakistan Ishaq Dar merayakannya dengan men-tweet, "AlhamdoLillah!" yang berarti segala puji bagi Tuhan. Dia kemudian mengatakan kepada media, "Penundaan (kesepakatan) itu disebabkan terutama karena kesenjangan dalam jaminan pembiayaan eksternal."

Michael Kugelman, direktur Institut Asia Selatan di Wilson Center, mengkritik lambatnya kemajuan Pakistan dalam memenuhi persyaratan IMF untuk suatu kesepakatan. "Islamabad menunggu sampai jam terakhir untuk mengambil langkah-langkah kebijakan fiskal (yang berisiko secara politis) yang diharapkan IMF selama berbulan-bulan," cuitnya.

Salah urus keuangan selama bertahun-tahun telah mendorong ekonomi Pakistan hingga batasnya. Ini diperburuk oleh pandemi covid-19, krisis energi global sejak invasi Rusia ke Ukraina, dan rekor banjir yang menenggelamkan sepertiga negara pada 2022. 

Data suram memberi pemerintah sedikit ruang untuk memperkenalkan langkah-langkah anggaran yang menarik suara menjelang pemilihan yang dijadwalkan pada Oktober. IMF telah memberi tahu Pakistan bahwa mereka perlu mengamankan lebih banyak pembiayaan eksternal, menghapus sebagian besar subsidi populis, dan membiarkan rupee mengambang bebas terhadap dolar AS, sebelum membuka lebih banyak dana. 

Mohammed Sohail, kepala Topline Securities, mengatakan kepada AFP bahwa pinjaman IMF akan memulihkan kepercayaan investor. "Program baru ini jauh lebih baik dari ekspektasi kami. Banyak ketidakpastian tentang yang akan terjadi setelah Juni 2023 karena akan ada pemerintahan baru yang berkuasa," ujarnya.

Pakistan membutuhkan miliaran dolar AS dalam pembiayaan untuk melunasi utang luar negeri. Cadangan devisanya menyusut menjadi hanya US$3,5 miliar, kira-kira cukup untuk impor selama tiga minggu.

Larangan impor

Krisis mendorong pemerintah untuk memberlakukan sementara larangan impor luas selama berbulan-bulan sehingga menghentikan beberapa industri. Pakistan gagal memenuhi target pertumbuhan ekonomi untuk tahun fiskal 2022-2023 dengan pertumbuhan PDB sebesar 0,3%.

Inflasi mencapai rekor 38% pada Mei di tengah penurunan upah riil selama lebih dari satu dekade untuk kelas pekerja Pakistan. IMF mengakui guncangan eksternal terhadap sistem ekonomi serta beberapa kesalahan langkah kebijakan.

Pakistan punya hampir dua lusin perjanjian dengan IMF yang sebagian besar belum selesai. Kesepakatan pada Kamis mencapai nada optimistis, tetapi juga memperingatkan bahwa krisis Pakistan membutuhkan pemadaman ekonomi yang konsisten. (AFP/Z-2)