Sentil IMF soal Kaji Ulang Ekspor Mineral Mentah, Bahlil: Jangan Ngawur

MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meradang kepada Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) yang meminta Pemerintah Indonesia tidak memperluas kebijakan hilirisasi nikel dengan melarang ekspor bahan mentah pada komoditas lain.

Ia menegaskan dengan adanya kebijakan hilirisasi dapat menciptakan nilai tambah dari produksi mineral mentah, bukan membuat negara merugi. Bahlil mencatat sebelum ada larangan ekspor nilai ekspor bijih nikel hanya sebesar US$3 miliar atau setara Rp45 triliun (kurs Rp15.082) di tahun 2017-2018. Sedangkan, nilai ekspor nikel yang sudah di-hilirisasi diperkirakan menembus US$27-30 miliar atau setara Rp407-452 triliun sampai akhir 2022.

"IMF mengatakan negara kita akan rugi dengan larangan ekspor ini. Ini diluar nalar saya berpikir sehat. Darimana dia bilang rugi, justru dengan hilirisasi menciptakan nilai tambah dan pendapatan yang tinggi. IMF jangan ngawur," ujar Bahlil saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/6).

Baca juga: Bahlil Minta UL Solutions Dukung Pengembangan Ekosistem EV di Tanah Air

Menteri Investasi juga menjelaskan dengan adanya kebijakan hilirisasi, perusahaan tambang mineral diharuskan mengelola dan mengolah bahan komoditas di dalam negeri dan negara pun diuntungkan dengan penerimaan pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai (PPN), dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selain itu dengan dibangunnya pabrik pengolahan fasilitas tambang atau smelter dapat membuka lapangan pekerjaan dan mendongkrak perekonomian daerah.

"Siapa pun yang mencoba mengatakan hilirisasi merugikan negara, itu kita patut pertanyakan ada apa maksud mereka. Ketika kedaulatan bangsa kita digores oleh siapa pun harus kita lawan," tegas Bahlil.

Baca juga: Pemerintah Bantah Minat Investasi Asing ke Indonesia Turun

Ia menuturkan kebijakan hilirisasi yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai upaya untuk Indonesia melompat dari negara berkembang menjadi negara maju. Bahlil pun meminta kepada IMF untuk tidak mengusik kebijakan Indonesia dalam hal pembangunan.

"Kita ini punya tujuan untuk menjadi negara maju. Selain dari pendapatan negara, syarat lainnya harus ada industrialisasi. Kita sudah di jalan yang benar. Dia enggak perlu ikut campur urusan di Indonesia," pungkasnya. (Ins/Z-7)