Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meradang kepada Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) yang meminta Pemerintah Indonesia tidak memperluas kebijakan hilirisasi nikel dengan melarang ekspor bahan mentah pada komoditas lain.
Ia menegaskan dengan adanya kebijakan hilirisasi dapat menciptakan nilai tambah dari produksi mineral mentah, bukan membuat negara merugi. Bahlil mencatat sebelum ada larangan ekspor nilai ekspor bijih nikel hanya sebesar US$3 miliar atau setara Rp45 triliun (kurs Rp15.082) di tahun 2017-2018. Sedangkan, nilai ekspor nikel yang sudah di-hilirisasi diperkirakan menembus US$27-30 miliar atau setara Rp407-452 triliun sampai akhir 2022.
"IMF mengatakan negara kita akan rugi dengan larangan ekspor ini. Ini diluar nalar saya berpikir sehat. Darimana dia bilang rugi, justru dengan hilirisasi menciptakan nilai tambah dan pendapatan yang tinggi. IMF jangan ngawur," ujar Bahlil saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/6).
Baca juga: Bahlil Minta UL Solutions Dukung Pengembangan Ekosistem EV di Tanah Air
Menteri Investasi juga menjelaskan dengan adanya kebijakan hilirisasi, perusahaan tambang mineral diharuskan mengelola dan mengolah bahan komoditas di dalam negeri dan negara pun diuntungkan dengan penerimaan pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai (PPN), dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selain itu dengan dibangunnya pabrik pengolahan fasilitas tambang atau smelter dapat membuka lapangan pekerjaan dan mendongkrak perekonomian daerah.
"Siapa pun yang mencoba mengatakan hilirisasi merugikan negara, itu kita patut pertanyakan ada apa maksud mereka. Ketika kedaulatan bangsa kita digores oleh siapa pun harus kita lawan," tegas Bahlil.
Baca juga: Pemerintah Bantah Minat Investasi Asing ke Indonesia Turun
Ia menuturkan kebijakan hilirisasi yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai upaya untuk Indonesia melompat dari negara berkembang menjadi negara maju. Bahlil pun meminta kepada IMF untuk tidak mengusik kebijakan Indonesia dalam hal pembangunan.
"Kita ini punya tujuan untuk menjadi negara maju. Selain dari pendapatan negara, syarat lainnya harus ada industrialisasi. Kita sudah di jalan yang benar. Dia enggak perlu ikut campur urusan di Indonesia," pungkasnya. (Ins/Z-7)
HILIRISASI berkelanjutan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap komoditas kelolaan diolah hingga menjadi produk hilir yang menjadi bahan baku.
Kebijakan tarif impor tembaga 50% yang diberlakukan Amerika Serikat diperkirakan tidak akan mengguncang kinerja smelter nasional.
PT Freeport Indonesia (PTFI) pada 9 Juni 2025 meresmikan tiga Compost House di desa-desa Ring 1 kawasan smelter Manyar—Manyar Sidorukun, Manyarejo, dan Manyar Sidomukti
PT Freeport Indonesia (PTFI) siap memulai produksi katoda tembaga perdana dari smelter Manyar, Gresik, dengan target tahunan sebesar 441.000 ton
Proyek prioritas di sektor hilirisasi dan ketahanan energi nasional dapat menekan penempatan dana ekspor atau devisa hasil ekspor (DHE) di luar negeri.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, mengatakan bahwa sejak 2020, Indonesia sudah memastikan diri untuk menjalankan program hilirisasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
TANAH adat di Halmahera Timur, Maluku Utara diduga mengalami kerusakan akibat pengerukan tambang nikel. Kreator konten sekaligus komika, Gianluigi Christoikov kondisi tersebut
Industri nikel dapat menjadi salah satu sektor yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
PT Mitra Murni Perkasa (MMP), anak usaha MMS Solution dan bagian dari MMS Group Indonesia (MMSGI), resmi memasuki tahap Power On untuk smelter nikel matte high grade.
Sejak kebijakan larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 2014, nilai ekspor produk olahan nikel melonjak dari sekitar US$1 miliar menjadi lebih dari US$33,64 miliar pada 2024.
Program hilirisasi nikel yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Bila keseimbangan ekosistem terganggu, rantai makanan yang menopang kehidupan spesies-spesies ini akan runtuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved