Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
POS Indonesia merampungkan penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP) di Provinsi DKI Jakarta dan Banten sesuai jadwal.
Bantuan yang terdiri atas bantuan pengentasan stunting dan bantuan pangan beras ini sukses didistribusikan kepada 64.706 keluarga risiko stunting (KRS) tahap awal dan 963.959 keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga tahap.
Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana menyampaikan pihaknya menerapkan strategi khusus dalam mempercepat penyaluran bantuan tersebut kepada para KRS dan KPM.
Baca juga: Dampingi Jokowi Luncurkan Bantuan Beras CBP, Ganjar Komitmen Jaga Stabilisasi Harga Jelang Lebaran
“Dalam mendorong pendistribusian bantuan, kami membuat standard of procedure (SOP) internal dengan merujuk pedoman pemerintah."
"Strateginya dengan membagi penyaluran menjadi tiga titik yakni kantor pos, kantor aparatur desa, dan door to door sehingga bantuan bisa diterima cepat dan tepat,” ujar Siti Choriana pada Rakor Evaluasi Kegiatan Penyaluran CPP, di Bogor, Jabar, Sabtu (17/6).
Siti mengatakan penerapan digitalisasi digunakan dalam pembagian bantuan. Perusahaan yang berusia 276 tahun itu memiliki aplikasi e-Pod (e-proof of delivery) untuk memastikan penerima bantuan tepat sasaran.
“Pada e-Pod, terdapat real-time dashboard monitoring sehingga para pihak dapat memantau aktivitas dan keakuratan penerima bantuan."
"Aplikasi ini dilengkapi fitur scan QR, face recognition, hingga geo tagging saat bantuan diserahkan,” jelas perempuan yang akrab disapa Ana itu.
Baca juga: Transformasi Digital Pos Indonesia Dinilai Sudah ‘On The Right Track
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional Rachmi Widiriani mengapresiasi langkah Pos Indonesia.
Ia puas dengan kecepatan dan keakuratan Pos Indonesia dalam mendistribusikan bantuan ke sejumlah wilayah di DKI Jakarta dan Banten.
“Dengan bekerja sama dengan Pos Indonesia, realisasi penyaluran 100% di seluruh wilayah Jakarta dan Banten rata-rata diselesaikan dalam 14 hari tiap bulannya. Ini membuat target tercapai lebih awal dalam menyalurkan bantuan pangan beras,” pungkas Rachmi.
Sebagai informasi, program CPP diatur dalam Perpres No 125 Tahun 2022 bertujuan menanggulangi kekurangan dan krisis pangan, kemiskinan, stunting, gizi buruk, dan mengendalikan dampak inflasi.
Pelaksanaan program berlangsung tiga bulan yakni, Maret, April, Mei untuk penyaluran bantuan pangan beras, serta April, Mei, dan Juni untuk bantuan pengentasan stunting. (RO/S-2)
Kerja sama ini membantu pelaku usaha online untuk dapat mendistribusikan produknya secara lebih luas.
Pusat distribusi ini didesain untuk mempercepat pergerakan produk elektronik dari pabrik ke tangan konsumen melalui jaringan dealer di seluruh Indonesia.
PENELITI The Reform Initiative (TRI) Unggul Heriqbaldi, menilai kebijakan tata kelola subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg atau gas epliji adalah langkah yang tepat
Kebijakan sub-pangkalan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan gas elpiji 3 kg bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) kepada masyarakat.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, menilai pemerintah kurang jeli dalam menerapkan kebijakan distribusi gas yang hanya sampai di tingkat pangkalan.
Kendati baru rencana, namun kelangkaan sudah mulai terjadi di beberapa toko pengecer. Warga yang sudah terbiasa membeli di toko pengecer, harus rela mengantre menuju agen atau pangkalan resmi.
Total proyeksi produksi beras sampai Agustus dapat mencapai 24,96 juta ton, sementara total konsumsi beras Januari-Agustus membutuhkan 20,66 juta ton.
Inspeksi bersama KPPU Kanwil I Medan, Disperindag Sumut dan Bulog menemukan produsen beras premium berhenti beroperasi akibat ketiadaan bahan baku.
Hingga saat ini tidak ditemukan indikasi beras oplosan di wilayah Kabupaten Brebes, dan kondisi tersebut akan terus dijaga.
Petugas gabungan Satgas Pangan di sejumlah daerah di Jawa Tengah terlihat turun dan mendatangi pasar tradisional dan langsung melakukan pengecekan para pedagang dan distributor beras.
kenaikan harga gabah dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium yang tidak berubah mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan pengoplosan beras
Pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengungkap temuan 212 merek beras diduga melakukan pengoplosan dan pelanggaran mutu, memantik perhatian publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved