Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
POS Indonesia merampungkan penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP) di Provinsi DKI Jakarta dan Banten sesuai jadwal.
Bantuan yang terdiri atas bantuan pengentasan stunting dan bantuan pangan beras ini sukses didistribusikan kepada 64.706 keluarga risiko stunting (KRS) tahap awal dan 963.959 keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga tahap.
Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana menyampaikan pihaknya menerapkan strategi khusus dalam mempercepat penyaluran bantuan tersebut kepada para KRS dan KPM.
Baca juga: Dampingi Jokowi Luncurkan Bantuan Beras CBP, Ganjar Komitmen Jaga Stabilisasi Harga Jelang Lebaran
“Dalam mendorong pendistribusian bantuan, kami membuat standard of procedure (SOP) internal dengan merujuk pedoman pemerintah."
"Strateginya dengan membagi penyaluran menjadi tiga titik yakni kantor pos, kantor aparatur desa, dan door to door sehingga bantuan bisa diterima cepat dan tepat,” ujar Siti Choriana pada Rakor Evaluasi Kegiatan Penyaluran CPP, di Bogor, Jabar, Sabtu (17/6).
Siti mengatakan penerapan digitalisasi digunakan dalam pembagian bantuan. Perusahaan yang berusia 276 tahun itu memiliki aplikasi e-Pod (e-proof of delivery) untuk memastikan penerima bantuan tepat sasaran.
“Pada e-Pod, terdapat real-time dashboard monitoring sehingga para pihak dapat memantau aktivitas dan keakuratan penerima bantuan."
"Aplikasi ini dilengkapi fitur scan QR, face recognition, hingga geo tagging saat bantuan diserahkan,” jelas perempuan yang akrab disapa Ana itu.
Baca juga: Transformasi Digital Pos Indonesia Dinilai Sudah ‘On The Right Track
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional Rachmi Widiriani mengapresiasi langkah Pos Indonesia.
Ia puas dengan kecepatan dan keakuratan Pos Indonesia dalam mendistribusikan bantuan ke sejumlah wilayah di DKI Jakarta dan Banten.
“Dengan bekerja sama dengan Pos Indonesia, realisasi penyaluran 100% di seluruh wilayah Jakarta dan Banten rata-rata diselesaikan dalam 14 hari tiap bulannya. Ini membuat target tercapai lebih awal dalam menyalurkan bantuan pangan beras,” pungkas Rachmi.
Sebagai informasi, program CPP diatur dalam Perpres No 125 Tahun 2022 bertujuan menanggulangi kekurangan dan krisis pangan, kemiskinan, stunting, gizi buruk, dan mengendalikan dampak inflasi.
Pelaksanaan program berlangsung tiga bulan yakni, Maret, April, Mei untuk penyaluran bantuan pangan beras, serta April, Mei, dan Juni untuk bantuan pengentasan stunting. (RO/S-2)
Kerja sama ini membantu pelaku usaha online untuk dapat mendistribusikan produknya secara lebih luas.
Pusat distribusi ini didesain untuk mempercepat pergerakan produk elektronik dari pabrik ke tangan konsumen melalui jaringan dealer di seluruh Indonesia.
PENELITI The Reform Initiative (TRI) Unggul Heriqbaldi, menilai kebijakan tata kelola subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg atau gas epliji adalah langkah yang tepat
Kebijakan sub-pangkalan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan gas elpiji 3 kg bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET) kepada masyarakat.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, menilai pemerintah kurang jeli dalam menerapkan kebijakan distribusi gas yang hanya sampai di tingkat pangkalan.
Kendati baru rencana, namun kelangkaan sudah mulai terjadi di beberapa toko pengecer. Warga yang sudah terbiasa membeli di toko pengecer, harus rela mengantre menuju agen atau pangkalan resmi.
MENTERI Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah sedang menggalakkan program ketahanan pangan, namun masih ada oknum mafia yang mencoba mempermainkan situasi.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan bantuan pangan beras untuk periode Juni-Juli 2025 siap disalurkan kepada 18,3 juta penerima bantuan pangan (PBP).
Mentan menjamin bahwa stok pangan nasional tetap dalam kondisi aman. Selain itu, penyerapan gabah dari petani diperkirakan bisa mencapai 400 hingga 500 ribu ton pada bulan ini.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) resmi menembus 4 juta ton.
Pemerintah terus mencatat tonggak sejarah baru dalam pengelolaan cadangan pangan nasional. Berdasarkan data resmi Perum Bulog per 13 Mei 2025 pukul 11.03 WIB mencapai 3.701.006 ton.
Kementerian Pertanian (Kementan) mengeklaim produksi beras di Tanah Air akan melimpah. Klaim tersebut didasarkan pada laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved