KETUA Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi mendorong agen pemegang merek (APM) sepeda motor listrik untuk proaktif menggaet konsumen dalam menyalurkan insentif pembelian motor listrik sebesar Rp7 juta per unit.
Nantinya, staf marketing dari suatu APM akan menawarkan program insentif tersebut secara door to door atau pintu ke pintu dengan mendatangi langsung kantor atau toko calon konsumen yang sesuai dengan kriteria penerima insentif motor listrik.
Calon penerima yang dimaksud ialah mereka yang masuk golongan penerima kredit usaha rakyat (KUR), bantuan produktif usaha mikro (BPUM), bantuan subsidi upah, serta pelanggan penerima subsidi listrik sampai 900 volt ampere (VA).
"Saya minta semua APM yang menjadi mitra pemerintah jangan menunggu bola, harus proaktif," kata Budi dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Senin (29/5).
"Pihak marketing bisa datangi ke beberapa kantor swasta untuk bisa mengecek nomor induk kependudukan (NIK) masyarakat dan menawari langsung apakah berminat mendaftar sebagai penerima bantuan," tambahnya.
Budi menjelaskan jika dikumpulkan ada 30 juta masyarakat yang terdaftar masuk dalam empat kategori syarat penerima insentif motor listrik. Namun sayangnya, tidak banyak dari mereka yang berminat mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan pembelian motor listrik Rp7 juta.
"Dari industri ada yang mengatakan bahwa konsumen masih memiliki motor, kemudian ada yang bilang tidak punya uang untuk membayar sisa pembelian dari Rp7 juta," kata mantan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub itu.
Oleh karenanya, Ketua Aismoli mendorong APM-APM untuk terus berupaya menarik minat konsumen agar bantuan dari pemerintah tersebut berjalan optimal.
Berdasarkan data Aismoli per 28 Mei 2023, sebanyak 599 pendaftar lolos verifikasi insentif motor listrik. Angka ini masih jauh dari target yang dipatok pemerintah sebesar 200 ribu unit motor listrik di tahun ini.
"Memang harus ada banyak peran aktif yang terlibat dan APM juga jangan produksi asal-asalan agar dipercaya konsumen," ucap Budi.
Baca juga: Produsen Motor Listrik Ini Berinovasi dengan Pergantian Baterai Cepat
Pada kesempatan sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Yan Sibarang Tandiele membantah terhambatnya penyaluran insentif motor listrik karena permasalahan teknis di situs bernama Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (Sisapira) yang diluncurkan Kemenperin pada Maret lalu.
"Tidak ada kendala di situ (Sisapira), diler akan sangat cepat mengecek kebenaran (data) permohonan dari konsumen ini," klaimnya.
Yan menerangkan data dalam Sisapira yang merupakan situs khusus sebagai pusat informasi subsidi, mendaftarkan produk dan verifikasi pembelian motor listrik, terintegrasi dengan daftar diler dan produk motor listrik yang bisa dipilih masyarakat untuk membeli kendaraan tersebut.
Setelah diler mengecek kelengkapan data calon pembeli dan dinyatakan lolos verifikasi, diler akan memproses penerbitan surat tanda nomor kendaraan atau STNK motor listrik di Kepolisian RI.
"Saya kurang tahu berapa lama mengurus STNK, tapi potongan harga Rp7 juta itu baru bisa diklaim setelah STNK itu terbit," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Dealer Motor Listrik Indonesia (Ademoli) Indra Novint Noviansyah menjelaskan sudah banyak peminat untuk mendapatkan insentif Rp7 juta per unit. Namun, terhambat prosesnya di Sisapira.
Ia menyebut banyak tahapan yang harus diverifikasi di Sisapira sehingga memerlukan waktu yang tidak cepat untuk memproses penyaluran insentif motor listrik baru.
"Jadi bukan sepi peminat. Di jaringan kita ada 40 ribu pemesanan by name by address. Namun, sampai saat ini pemesanan masih banyak terhambat karena sistemnya belum siap," ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis, (11/5). (A-2)
