Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PERISTIWA kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) beberapa waktu lalu menjadi perhatian publik. Menanggapi kejadian, Komisi XI DPR RI berencana untuk memanggil direksi perbankan syariah milik negara ini untuk mendengar keterangan lebih lanjut.
"Kami akan segera melakukan rapat internal di komisi XI terkait pemanggilan tersebut. Senin minggu depan," ujar Charles Meikyansah, anggota komisi XI fraksi nasdem.
Senada, Kapoksi Komisi XI fraksi nasdem, Fauzi Amro menjelaskan pemanggilan ini buntut dari bocornya data pribadi nasabah BSI yang diunggah Lockbit ke dalam enkripsi di dark web. Lockbit merupakan subkelas ransomware yang lebih populer dengan virus kripto. Mereka meminta tebusan/imbalan sebagai ganti atas data yang telah diretas.
Baca juga: BI Tuntut BSI dan Semua PJP Perkuat Ketahanan Sistem Informasi
Anggota komisi XI lainnya, Kamrussamad juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar melakukan audit investigasi terhadap BSI. Ia mengatakan, serangan siber tersebut berpotensi merugikan nasabah dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap perbankan nasional.
"Kita minta juga OJK melakukan audit investigasi dengan memeriksa alokasi anggaran pembangunan sistem IT. Apakah sudah dilakukan secara benar-benar dengan kualitas yang baik, dengan SDM yang memadai, sehingga ada jaminan untuk layanan kepada nasabah," kata anggota komisi XI fraksi Gerindra.
Baca juga: DPR Desak BSI Segera Selidiki dan Pastikan Keamanan Data Nasabah
Founder Ethical Hacker Indonesia dan konsultan keamanan digital Teguh Aprianto menyebut sekitar 1,5 TB data milik BSI telah dicuri. Di antaranya 15 juta data pengguna, password, data karyawan, dokumen keuangan, dokumen legal, dan beberapa dokumen lain. Hal ini Teguh tulis dalam cuitan di akun Twitter miliknya @secgron.
Teguh juga memperkirakan data nasabah yang diambil oleh peretas meliputi:
Teguh menambahkan lockbit sudah membocorkan data secara bertahap dan diprediksi sekitar 8.133 file yang akan dibocorkan secara keseluruhan. Di dalamnya terdapat Informasi pribadi 24.437 karyawan BSI dan dokumen internal sudah masuk ke list yang telah dibocorkan lebih awal. (Z-3)
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mencatatkan kinerja yang solid sepanjang 2025. Per Desember 2025, perseroan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp318,84 triliun.
Sepanjang 2025, BSI juga secara konsisten terus memberikan kontribusi untuk masyarakat melalui penyaluran zakat melalui program beasiswa pendidikan siswa berprestasi
NAIK kelas menjadi badan usaha milik negara (BUMN), kinerja BSI pada 2025 progresif jauh di atas industri perbankan sekaligus mengubah peta perbankan Indonesia.
Pada 23 Januari 2026, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) secara administratif telah menyandang status sebagai perusahaan Persero.
BSI menegaskan komitmen untuk menjalankan mandat tersebut dengan tetap mengedepankan governance dan kepatuhan terhadap ketentuan terkait.
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mencatatkan kinerja yang solid sepanjang 2025. Per Desember 2025, perseroan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp318,84 triliun.
Sepanjang 2025, BSI juga secara konsisten terus memberikan kontribusi untuk masyarakat melalui penyaluran zakat melalui program beasiswa pendidikan siswa berprestasi
Pada 23 Januari 2026, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) secara administratif telah menyandang status sebagai perusahaan Persero.
BSI menegaskan komitmen untuk menjalankan mandat tersebut dengan tetap mengedepankan governance dan kepatuhan terhadap ketentuan terkait.
Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang ini ditinjau langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Kamis (1/1). Dalam kesempatan tersebut
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi berstatus badan usaha milik negara (BUMN) setelah negara memiliki Saham Seri A Dwiwarna. Keputusan ditetapkan dalam RUPSLB 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved