Pengamat Sebut Proyek Kereta Cepat bakal Kuras APBN

PENGAMAT kebijakan publik Agus Pambagio memperkirakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan terus menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Total pembengkakan biaya KCJB yang disepakati antara Indonesia dan Tiongkok sebesar US$1,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun (kurs Rp14.774). Utang yang ditanggung Indonesia sebesar US$560 juta atau sekitar Rp8,3 triliun. Utang tersebut berasal dari China Development Bank (CDB).

Lewat pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya disampaikan bahwa Tiongkok meminta jaminan bunga pinjaman pembengkakan biaya KCJB berasal dari APBN Indonesia. "Ya pasti bakal menguras APBN terus, bahkan bisa berpuluh-puluh tahun tergantung berapa lama tenor bunga pinjamannya itu," ujar Agus saar dihubungi wartawan, Kamis (13/4).

Baca juga : Tiongkok Turunkan Bunga Pinjaman Kereta Cepat 3,4%, Luhut : Kita Mau Lebih Rendah lagi

Tiongkok telah menawarkan besaran bunga pinjaman pembengkakan biaya KCJB sebesar 3,4%. Namun, Pemerintah Indonesia akan bernegosiasi kembali untuk menurunkan bunga tersebut menjadi 2%.

Agus mengatakan bunga 2-4% tersebut harus dibayarkan Indonesia per annum (p.a) atau per tahun. "Ini uangnya dari mana kalau bukan dari APBN?" sebut Agus.

Baca juga : Menko Luhut Temui Pemimpin Tiongkok di Beijing, Ini Isi Pembicaraannya

Belum lagi, menurut perhitungan Agus, negara harus memberikan subsidi sekitar Rp5-10 triliun tiap tahunnya agar proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini tidak mengalami kerugian setelah beroperasi.

Pasalnya, proyek kereta cepat itu baru akan balik modal dalam kurun waktu 38 tahun jika asumsi penetapan tarif sebesar Rp350.000 untuk jarak paling jauh. Ini berdasarkan perhitungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), selaku operator proyek tersebut.

"Perhitungan kasar saya, negara harus subsidi maksimal Rp10 triliun untuk kereta cepat. Ini tergantung tiket yang dijual berapa. Proyek ini sulit memulihkan modalnya," terangnya.

Menko Marves Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4), membeberkan bahwa Tiongkok meminta jaminan bunga dari utang proyek KCJB dari APBN Indonesia. Namun, Luhut mengusulkan agar jaminan bunga tersebut berasal dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), di bawah naungan Kementerian Keuangan.

"Masih ada masalah psikologis karena mereka (Tiongkok) maunya dari APBN. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia di 2018," ucapnya.

Luhut mengaku telah memperingatkan ke Tiongkok bahwa jaminan utang dari APBN akan memakan waktu yang panjang, sehingga didorong melalui PT PII.

"Itu sudah kami ingatkan, kalau (Tiongkok) mau tetap APBN, ya akan mengalami (prosedur) panjang. Mereka masih mikir-mikir," pungkasnya.

Adapun Struktur pembiayaan KCJB adalah 75% dibiayai dari pinjaman CDB dan 25% dibiayai dari ekuitas konsorsium masing-masing pihak. Dari pinjaman 75% CDB itu, 60% harus dibayarkan perusahaan BUMN Indonesia dengan nilai US$560 juta dan 40% oleh konsorsium perusahaan Tiongkok, Beijing Yawan. (Z-4)