Tiongkok Turunkan Bunga Pinjaman Kereta Cepat 3,4%, Luhut : Kita Mau Lebih Rendah lagi

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Tiongkok meminta besaran suku bunga (interest rate) pinjaman pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KJCB) menjadi 3,4%, lebih rendah dari tawaran awal sebesar 4%.

Tawaran tersebut didapat saat Luhut bertemu dengan Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok atau NDRC, Zheng Shanjie di Tiongkok pada, Selasa-Kamis, 4-6 April 2023.

"Terkait suku bunga pembiayaan cost overrun kami sedang finalkan. Tawaran pertama mereka itu sudah turun dari 4% menjadi 3,4%, tapi kita mau lebih rendah lagi," kata Luhut saat konferensi pers di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Senin (10/4).

Baca juga : Soal Kontraktor Tunggak Pembayaran, KCIC : Mungkin Pekerjaan Belum Selesai

Total pembengkakan biaya KCJB yang disepakati kedua negara sebesar US$1,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun (kurs Rp14.911). Indonesia harus menanggung utang sebesar US$560 juta atau sekitar Rp8,3 triliun. Utang tersebut berasal dari China Development Bank (CDB).

Luhut menegaskan dalam waktu dekat akan kembali bernegosiasi dengan Tiongkok agar suku bunga pinjaman pembengkakan proyek KCJB turun lagi menjadi 2%.

Baca juga : Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dipastikan Beroperasi Agustus

Namun, kata dia, jika dalam negosiasinya nanti Tiongkok bersikeras meminta nilai suku bunga pinjaman di angka 3,4%, tidak menjadi masalah bagi Indonesia.

"Ya maunya kita kan (suku bunga) 2%, cuma kalau kalian pinjam keluar negeri juga bunganya rata-rata sekarang 6%. Jadi, kalau kita dapat (besaran suku bunga) 3,4%, ya it's okay," ucap Luhut.

Menko Marves kemudian menjelaskan Tiongkok meminta ada penjamin bunga pinjaman pembiayaan bengkak biaya proyek kereta cepat dari kantong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, Luhut menegaskan agar bunga tersebut dibayarkan melalui PT Indonesia Infrastructure Finance (PII), yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.

"Tiongkok maunya dari APBN tapi kita jelaskan kalau APBN itu prosedurnya menjadi panjang. Kita maunya di PII, ini yang lagi kita dorong ke mereka (Tiongkok)," pungkas Luhut.

Adapun tawaran tenor utang yang akan dibayarkan ke CDB dari pihak Indonesia selama 30 tahun. Struktur pembiayaan KCJB adalah 75% dibiayai dari pinjaman CDB dan 25% dibiayai dari ekuitas konsorsium masing-masing pihak. Dari pinjaman 75% CDB itu, 60% harus dibayarkan perusahaan BUMN Indonesia dengan nilai US$560 juta dan 40% oleh Beijing Yawan. (Z-4)