BUMN Sebut Hasil Reviu BPKP soal Impor KRL Belum Final

STAF Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan, hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menolak pengadaan impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang belum final dan akan dibahas bersama dengan kementerian/lembaga terkait.

Pemerintah akan mencari solusi pengadaan KRL untuk menggantikan 10 rangkaian kereta (trainset) yang pensiun di tahun ini.

"Kita masih diskusikan dan masih mencari solusi terbaik. (Hasil reviu BPKP) ini akan dibicarakan lagi bersama Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perhubungan juga," kata Arya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (6/4).

Ia mengatakan pengadaan KRL ini segera dibutuhkan untuk melayani penumpang yang diprediksi akan meningkat. Dari data PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), realisasi penumpang tertinggi sebelum pandemi menyentuh angka 336,3 juta orang di 2019. Jumlah penumpang diproyeksikan akan terus meningkat hingga 523,6 juta orang pada 2040.

"Nanti kita cari solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan penumpang kereta yang bakal naik. Kebutuhan penumpang yang naik juga karena ada penambahan jalur, seperti (perluasan) di Stasiun Rangkasbitung," jelas Arya.

Ia mengatakan hasil reviu BPKP yang tidak memberikan rekomendasi impor KRL bekas oleh PT Kereta Commuter Indonesia, tetap menjadi acuan bagi KCI.

Menurut Arya, BPKP sudah mempertimbangkan berbagai aspek, sehingga memutuskan menolak pengadaan kereta bekas dari Jepang.

"Yang penting bagaimana solusinya terselesaikan dengan baik. Rekomendasi BPKP tetap jadi acuan. Apapun hasilnya ini kan rekomendasi selalu mempertimbangkan semua aspek. BPKP melihat masih ada gerbong-gerbong kereta yang dimanfaatkan, lalu ada poin lainnya," pungkas Arya. (Ins/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi