Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, para menteri keuangan ASEAN berusaha mencari solusi untuk memperkuat ketahanan dalam menghadapi kemungkinan krisis ekonomi di masa mendatang.
Menurut Sri Mulyani, penguatan itu akan diupayakan dari sisi kesehatan, sosial, pangan, hingga perubahan iklim.
"Jadi kami juga berpikir akan masalah untuk siklus krisis berikutnya, maka kita juga harus siap dan kuat. Kita juga berpikir tentang kerja sama regional, bagaimana dalam krisis apa pun, kemampuan untuk merespons untuk meringankan beban rakyat," ujarnya dalam konferensi pers 1st ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) 2023, Jumat (31/3).
Baca juga : Pengurangan Ketergantungan terhadap Dolar AS Dinilai Tepat Menjadi Fokus Pembahasan ACDM
Sri Mulyani mengatakan, kerja sama dalam bentuk mekanisme regional untuk dapat menghadapi krisis menjadi penting. Itu pula yang telah disepakati oleh ASEAN+3 melalui inisiatif Chiang Mai yang fokus pada penguatan jaring pengaman keuangan.
Dalam konteks ASEAN, salah satu yang sudah berjalan ialah dana infrastruktur ASEAN atau ASEAN Infrastructure Fund (AIF) yang saat ini telah dikembangkan untuk mendukung upaya pengendalian dampak perubahan iklim. Ini juga dapat mendukung upaya transisi energi yang dilakukan oleh tiap anggota negara ASEAN.
Baca juga : Inklusi Keuangan bagi UMKM Harus Jadi Agenda Prioritas di Kawasan ASEAN
Menteri Keuangan ASEAN, kata Sri Mulyani, juga sedang berupaya untuk menyelaraskan pandangan kebijakan dengan Menteri Pertanian ASEAN. Ini dilakukan sebagai antisipasi menghadapi potensi kerawanan pangan seperti yang terjadi di dua tahun terakhir.
"Ini seperti yang kami lihat dalam dua tahun terakhir, ketika ada krisis minyak goreng atau harga gandum turun, itu memberikan tekanan tambahan bagi ketahanan pangan," terang dia.
Karenanya, Indonesia selaku tuan rumah dari forum ASEAN tahun ini berupaya untuk melanjutkan keluaran yang dicapai dalam Presidensi G-20 Indonesia tahun lalu. Dari susi kesehatan, Pandemic Fund akan didorong untuk diimplementasikan di ASEAN.
Indonesia juga akan mendorong penguatan sistem kesehatan negara-negara ASEAN seperti yang dilakukan di G-20. "Ini akan menjadi sangat, sangat kritis ketika kita menghadapi guncangan pandemi atau krisis lain untuk memastikan bahwa kita juga dapat memperluas protokol data dan mekanisme yang dapat benar-benar disepakati," tuturnya.
"Jadi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam konteks keuangan dan kesehatan. Kami mendukung dan mengusulkan pertemuan Menteri Keuangan dan menteri Kesehatan untuk terus mengidentifikasi serta memperkuat apa yang telah kita pelajari dari pandemi sebelumnya, sehingga menjadi jauh lebih baik, lebih terkoordinasi setidaknya dalam ASEAN," pungkas Sri Mulyani. (Z-4)
Koalisi Barisan Guru Indonesia (Kobar Guru Indonesia) mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang kebijakan anggaran pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya penambahan anggaran yang signifikan untuk Program Sekolah Rakyat pada tahun 2026.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari paguĀ Rp69 triliun.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ekonomi syariah bisa menginfiltrasi program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang asing Australian Dollar (AUD) (Kangaroo Bond) sebesar AU$ 800 Juta.
KETUA Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan terkait gaji guru dan dosen di Indonesia yang kecil. Menurutnya pernyataan ini menjadi pengingat.
BARU-baru ini dalam Konvensi Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung soal gaji dosen dan guru yang tidak besar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved