Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PRESIDEN Jokowi didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) terlihat sumringah melakukan panen raya padi nusantara 1 juta hektare (ha) secara serentak di seluruh wilayah Indonesia karena produktivitas padi yang tinggi.
Pada 9 Maret misalnya, panen raya nusantara ini berlangsung di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, serta serentak di 30 propinsi dan 113 kabupaten lainnya.
Selanjutnya, 11 Maret di kabupaten Ngawi, Jawa Timur, juga serentak di 18 provinsi dan 91 kabupaten. Panen tersebut penting untuk mengawal produksi padi yang melimpah pada puncak panen raya Maret-April 2023.
Baca juga: Panen Raya Ngawi, Presiden Ajak Petani Percepatan Tanam
“Kemarin di Kebumen dan sekarang panen raya di Ngawi. Saya lihat ada perbedaan terutama di produktivitas per hektare. Di sini (Ngawi) sudah ada yang mencapai 8-10 ton per hektare. Di Kebumen, 5-6 ton per hektare,” kata Presiden Jokowi pada panen raya padi di Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi, Ngawi, Jatim, Sabtu (11/3).
Jokowi menjelaskan perbedaan produktivitas itu karena setiap daerah memiliki kesuburan dan manajemen berbeda mengenai pengairan, sehingga hal ini baik untuk petani.
Baca juga: Pasokan Beras Melimpah, Guru Besar IPB Apresiasi Panen Raya 2023
Namun, yang paling penting harga gabah harus segera ditentukan sehingga harganya tidak jatuh. Apalagi, panen raya berlangsung di seluruh wilayah Indonesia.
“Iya, ini di banyak provinsi baru panen raya. Saya menanyakan langsung kepada petani (di Kebumen) bahwa GKP (gabah kering panen) jatuh di harga Rp4.200, memang terlalu rendah,” ucapnya.
Baca juga: Dukungan untuk Panen Raya Nusantara Satu Juta Hektare
“Pembelian gabah nantinya oleh Bulog dan jelas harga GKP berapa. Nanti dihitung lebih dulu jumlah untung dan rugi dari hasil produksi. Petani tidak boleh rugi akibat harga tingkat petani rendah tapi di masyarakat tinggi. Pemerintah menyeimbangkan harga, ini memang sulit. Artinya petani, pedagang, dan konsumen harus sama-sama untung,” pinta Jokowi.
Baca juga: Panen Raya Ngawi, Presiden Ajak Petani Percepatan Tanam
Keberhasilan panen raya padi nusantara 2023 ini pun direspons Jokowi dengan mengoptimalkan lahan sawah untuk terus berproduksi. Jokowi mengajak petani mempercepat masa tanam pada sawah yang baru selesai dipanen, sebab pasokan air pada Maret ini dalam posisi melimpah.
“Saya mengajak petani agar melakukan percepatan tanam. Usai panen harus segera olah lahan untuk tanam lagi. Jangan biarkan jeda terlalu lama karena ini hujannya masih ada, airnya masih ada dan banyak, sehingga ketersediaan beras kita semakin aman,” pinta Jokowi.
Realisasikan percepatan tanam
Sementara itu, Mentan SYL menyampaikan panen raya padi nusantara di Kebumen dan Ngawi oleh Presiden Jokowi menyimbolkan panen bersama 1 juta hektare.
Namun, secara keseluruhan data menunjukkan panen pada Februari seluas 1,20 juta ha dengan perkiraan produksi 6,39 juta ton GKG setara beras 3,68 juta ton.
Selanjutnya Maret seluas 1,70 juta ha dengan produksi 9,14 juta ton GKG setara beras 5,26 juta ton, dan April diperkirakan seluas 1,15 juta ha dengan produksi 6,09 juta ton GKG setara beras 3,51 juta ton.
“Kami berharap panen yang lebih cepat ini kita maksimalkan serentak karena kita menghadapi cuaca kemarau panjang. Meski saat panen ini hujan masih ada, anomali cuaca harus kita perhitungkan,” ujarnya.
Baca juga: Sambut Panen Raya, Bulog Lakukan Sejumlah Penyempurnaan
SYL pun menegaskan pihaknya siap merealisasikan dengan cepat perintah Presiden Jokowi untuk percepatan tanam padi setelah panen raya melalui sinergi dengan para kepala daerah. Dari total lahan sawah 7,4 juta ha, ditargetkan dilakukan percepatan tanam seluas 1-10 juta ha.
“Lahan sawah kita sebenarnya 7,4 juta ha tapi luas tanam lebih dari itu. Agar ada percepatan tanam, jangan dikasih jeda terlalu lama karena air masih ada. Kami bersama gubernur dan bupati akan serempak melakukan langkah itu,” tuturnya.
Lebih lanjut SYL menyebutkan produksi padi di Ngawi jauh lebih tinggi yakni mencapai 8 ton per hektare dibandingkan daerah lainnya yang hanya 6 ton per hektare.
Baca juga: Presiden: Produktivitas Padi Tiap Daerah Berbeda-beda
Padahal, lahan di Ngawi bukanlah sawah irigasi melainkan menggunakan pompa air. Namun, menurut Mentan, perlakuannya oleh petani cukup baik.
“Karena itu, perintah Bapak Presiden untuk perbanyak dryer, power thresher, bahkan karena harga gabah lebih tinggi menggunakan combine dibandingkan sabit, maka perbanyak combie dan kami siap sampai 1.000 unit menggunakan dana KUR (kredit usaha rakyat). Bahkan, penggilingan padi harus dibina dengan baik dan menggunakan KUR untuk meningkatkan kelasnya agar kualitas beras yang dihasilkan juga bagus,” tutup Mentan. (RO/S2-25)
Ketua Gapoktan Maju Tani, Ronald Tambunan menyebut bahwa penanaman perdana padi varietas Gamagora yang dilakukan beberapa waktu yang lalu
Dari data pengujian pada 11 lokasi di berbagai kabupaten di Indonesia selama proses persiapan pelepasan varietas, keempat varietas memiliki produktivitas yang unggul dan berumur genjah.
Kelapa bukan hanya komoditas pertanian, tetapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.
GUBERNUR Sumsel Herman Deru mengikuti Panen Raya Padi Serentak di 14 Provinsi bersama Presiden Prabowo Subianto secara virtual 14 Provinsi, 157 Kabupaten/kota. Kemandirian pangan
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Jawa Timur, memastikan stok beras di daerah tersebut masih cukup walaupun tren surplus padi dalam lima tahun turun.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, produksi gabah di Kabupaten Sergai mencapai 303.517 ton atau setara dengan 174.102 ton beras, menjadikannya daerah surplus beras.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved