PENELITI Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), Riyanto menilai, sejauh ini keberadaan beras impor belum mampu menurunkan harga beras di tingkat konsumen.
"Adanya beras impor ternyata tidak sesuai dengan harapan masyarakat karena sampai saat ini harganya tetap tinggi," ujar Riyanto, Kamis (9/2).
Riyanto mengatakan, seharusnya Pemerintah sejak awal menghitung secara detail, timing dan dampak dari kebijakan impor. Apalagi kebijakan ini dilakukan disaat petani akan menghadapi panen raya.
"Kebijakan yang paling tepat menurut saya adalah melakukan penyerapan gabah petani saat panen raya," katanya.
Melansir data Info Pasar Beras Induk Cipinang (PIBC), harga beras per 4 Februari 2023 lalu masih di posisi tinggi yakni Rp 11.589 per kg dengan kondisi stok beras di PIBC sebagai barometer nasional hanya 12.234.
Berdasarkan data KSA BPS, kemudian setanding crop kementan, laporan daerah dan tinjauan di lapangan beras Indonesia dalam kondisi melimpah. Produksi beras di Jawa Barat pada Februari dan Maret misalnya, masing-masing mencapai 392.805 ton dan 893.428 ton.
Di Banten, pada Februari dan Maret mencapai 153.386 ton dan 180.500 ton, di Jawa Tengah pada Februari dan Maret masing-masing 793.284 ton dan 1,23 juta ton.
Ketua Umum DPP Perempuan Tani HKTI, Dian Novita Susanto menilai kebijakan impor beras merupakan manuver politik dari segelintir orang yang ingin mencari keuntungan. Alhasil, meski beras impor ada namun kondisi tersebut tak bisa menurunkan harga dalam negeri.
Bagi Dian, kebijakan impor beras tak bisa diukur dari perspektif hitam dan putih. Kebijakan tersebut pasti melibatkan pihak tertentu yang memiliki kepentingan.
"Kemdag sebagai regulator yang memutuskan kebijakan impor. Dalam kasus impor kemarin, CBP menipis kenapa Bulog tidak melakukan penyerapan disaat panen raya? bagainana dengan Zulhas (Menteri perdagangan) yang cendrung cari aman," jelas Dian dalam tulisannya salah satu media massa.
