KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menggelontorkan anggaran Rp78,84 miliar untuk pembangunan rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR menyampaikan, secara total pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN sebanyak 36 unit dengan total pagu Rp519 miliar. Ini merupakan paket multi-years contract (MYC) 2022 sampai dengan 2024.
"Di mana alokasi anggaran 2022 sebesar Rp78,84 miliar telah terealisasi sebagai uang muka kegiatan tersebut. Ini terkontrak di awal Desember lalu," kata Iwan, Rabu (25/1).
Tahun ini, Ditjen Perumahan Kementerian PU-Pera akan mengalokasikan anggaran Rp337 miliar untuk rumah tapak jabatan menteri di IKN.
Rencananya, pemerintah membangun 36 unit rumah jabatan menteri dengan dua tipe, yakni tipe downslope dan upslope, dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter persegi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono itu telah menunjuk penyedia jasa PT Adhi Karya (Persero) Tbk Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Ciriajasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian tersebut. Untuk paket manajemen kontruksi pembangunan rumah tapak jabatan menteri di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN akan dilaksanakan oleh PT Yodya Karya (Persero)-PT Indah Karya (Persero)-PT Surya Perkasa Raya KSO.
Selain itu, PU-Pera juga akan membangun rumah susun hunian pekerja konstruksi IKN sebanyak 22 tower dengan empat lantai. Total pagu anggaran yang dibutuhkan Rp596 miliar dengan paket MYC 2022-2023.
"Alokasi di 2022 sebesar Rp471 miliar dan realisasi keuangan sebesar 79% dari total. Dan realisasi fisik sampai akhir tahun kemarin 89,75%," jelas Iwan.
Ini diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama atau pada Februari 2023 rumah susun tersebut bisa dimanfaatkan. Di tahun ini, prioritas penganggaran Ditjen Perumahan PU-Pera terhadap dukungan pembangunan di IKN mencapai Rp2,13 triliun. (OL-8)
