Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mendorong agar pemangku kepentingan tetap fokus untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Ini karena krisis pangan yang terjadi di lingkup global akibat perang Rusia dan Ukraina dapat menjadi ancaman ke dalam negeri.
Ancaman tersebut dapat tersalurkan melalui terganggunya rantai pasok pangan dan mendorong kenaikan harga-harga pangan. Hal itu menurut Arsjad bakal menekan kemampuan daya beli masyarakat.
"Jangan sampai kondisi krisis pangan terjadi di Indonesia, karena dampaknya bisa meluas ke masalah sosial," tuturnya seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (29/12).
Komoditas beras, misalnya, beberapa waktu terakhir terus mengalami kenaikan harga di sejumlah wilayah di Indonesia. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), ada dua wilayah yang mengalami kenaikan rata-rata harga beras eceran.
Peningkatan harga rata-rata terbesar adalah Sulawesi Barat, yakni 6,6% dan Kalimantan Tengah sebesar 5,6%. Selain itu, ada sekitar 11 daerah yang masih defisit beras. Menurut Arsjad, krisis pangan ditandai oleh sejumlah hal. Salah satunya ialah pasokan bahan pangan yang berkurang, atau harga yang makin tak terjangkau.
"Secara fundamental, Indonesia perlu terus meningkatkan ketahanan pangan strategis seperti beras, terutama dari sisi produksi. Alasannya, kenaikan harga komoditas dapat bersumber dari sisi permintaan maupun penawaran, yang berpotensi mempengaruhi daya jangka masyarakat," jelasnya.
Untuk itu, Indonesia dinilai perlu memperhatikan dampak dari disparitas harga beras yang terlampau tinggi. Mahalnya harga komoditas itu sebelumnya juga telah disampaikan oleh Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospect yang dirilis pada Desember 2022.
Harga beras di Indonesia dinilai lebih tinggi ketimbang negara tetangga seperti Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Bank Dunia mengingatkan agar lonjakan harga tersebut dikelola dengan baik. Begitu juga dengan kemungkinan adanya hambatan non tarif atau harga di tingkat petani demi stabilisasi harga.
Dalam jangka panjang, yang perlu didorong adalah investasi di bidang penelitian dan pengembangan serta penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian agar mampu meningkatkan produktivitas.
Mahalnya harga beras dalam negeri, kata Arsjad, bakal memicu kecenderungan untuk mengimpor beras. Hal itu menurutnya bakal menjadi ancaman serius bagi petani di dalam negeri.
Padahal, Indonesia telah mewujudkan swasembada beras pada periode 2019-2021. Pada periode tersebut, Indonesia hanya mendatangkan beras khusus yang merupakan jenis yang tidak ditanam di Indonesia.
Beras khusus tersebut umumnya diperuntukkan bagi hotel, restoran, hingga pelaku bisnis katering. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor beras khusus mencapai 407,7 ribu ton pada 2021, angka tersebut naik dari tahun 2020 yang hanya 356,3 ribu ton. (OL-12)
