Kebijakan SPSK Arab Saudi Musuhnya Mafia dan TPPO

DALAM rangka memperingati International Migrant Day 2022, B2P3 Pemuda Pancasila gelar International Labour Forum (ILF) di Sekretariat Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Jakarta pada Kamis lalu (22/122022). Bertema "SPSK : Siapa untung, siapa buntung?"
 
Mengomentari hal tema itu, Yusri Albima, mantan TKI atau saat ini disebut pekerja migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi mengapresiasi MPN Pemuda Pancasila, khususnya Badan Buruh dan Pekerja (B2P3) Pemuda Pancasila.

"Dari beberapa acara peringatan Hari Migran Internasional yang diselenggarakan beberapa pihak, kegiatan Diskusi Publik di Gedung MPN Pemuda Pancasila lebih bermutu, sederhana dan jauh dari kesan pesta hura-hura," nilai Yusri dalam keterangannya, Minggu (25/12/2022).

Siapa yang untung ataupun buntung di SPSK? Menurut Yusri, yang diuntungkan tentunya para WNI yang minatnya tidak bisa dibendung untuk bekerja di Negerinya Raja Salman. Sedangkan yang buntung adalah para Mafia dan pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Pelaku Penempatan Non Prosedural. Dahsyatnya lagi, Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) Arab Saudi ini Zero Cost tidak ada pembebanan biaya apapun kepada PMI, dan itu sesuai dengan Pasal 30 UU 18/2017.

"Sistem Penempatan yang diatur dengan Kepmen 291/2018 ini belum berjalan sesuai harapan tapi sudah ada upaya kudeta oleh pihak yang merasa dibuntungkan," tegas Yusri yang juga Kabid Perlindungan Pekerja Indonesia Yayasan Advokasi Hukum Gelora Indonesia ini.

Bagi Yusri dan mayoritas Aktivis Alumni Arab Saudi, SPSK adalah tawaran sistem yang solutif guna meminimalisir ataupun menghentikan penempatan PMI secara non prosedural ke Arab Saudi, yang marak sejak dimoratorium 2011 lalu. "SPSK ini mesti segera dieksekusi dan direalisasikan, jangan lagi dihambat dengan berbagai dalih, tapi Pilot Project ini harus dilaksanakan agar dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya," tegas Ketua Umum DPN Angkatan Muda Bima Indonesia (AMBI) ini.

Ada pihak-pihak yang menuding bahwa Sistem Penempatan yang dirancang Kemenaker tersebut sarat monopoli atau terindikasi adanya Kartel. Bagi Yusri, wajar saja diutarakan. Namun, pandangan itu terlalu sempit jalan fikirannya bila atensi dan konsennya di sisi bisnis semata, sebab tudingan monopoli dan kertelisasi itu identik dengan bussines process yang membawa misi dan kepentingan pihak tertentu.

"Selalu saja ada ada pihak-pihak yang mencoba menghalangi penempatan PMI ke Arab Saudi. Saudi dan Malaysia memang sangat sexy untuk diganggu. Catat baik-baik! SPSK untuk PMI ke Arab Saudi sangat dimusuhi oleh para Pelaku Penempatan Non Prosedural atau Illegal yang identik dengan TPPO, plus tidak disukai P3MI milik orang asing yang dengan sengaja menggunakan nama orang kita untuk memperdagangkan anak-anak kita secara terang-terangan. Saya harapkan SPSK ini harus segera dijalankan agar tidak menjadi Drama show of force atas suburnya Penempatan WNI secara Non Prosedural untuk dipekerjakan di Arab Saudi," tandas Yusri Albima. (RO/OL-13)

Baca Juga: Sekjen PP: Buruh harus Bersatu Jangan Lihat dari Organisasinya