Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBANGUNAN perumahan di masa pandemi covid-19 terus dilakukan sejumlah pengembang patut diapresiasi. Setelah melewati masa sulit, sektor perumahan juga cepat bangkit kembali dan menjadi penopang ekonomi nasional.
“Sektor ini sangat strategis karena mendorong sebanyak 174 sektor ikutan lain seperti bahan bangunan dan jasa konstruksi,” ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fatah saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Real Estate Indonesia (REI) 2022, di Sheraton Grand, Jakarta Selatan, Selasa (13/12).
Menurut Zainal, REI sudah berkobtribusi dalam mewujudkan program sejuta rumah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2021 bahwa setiap penyaluran kredit sebesar Rp1 triliun ke sektor perumahan maka akan berkontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp4,2 triliun. Begitu pula investasi properti turut membantu penyerapan tenaga kerja sebanyak 253.000 orang.
“Ini tentu bukan angka yang kecil. Oleh karena itu kita harus memberi perhatian yang baik terhadap pertumbuhan sektor perumahan,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni mengatakan penyediaan perumahan adalah tanggungjawab bersama semua pihak, sehingga perlu kolaborasi untuk menuntaskan backlog perumahan. Hal tersebut merupakan penegasan Presiden Joko Widodo yang harus dijalankan oleh semua pejabat negara hingga tingkat terbawah.
“Sejarah perkembangan manusia, rumah menempati peran yangs sangat penting bagi manusia. Ibarat orang mengekspresikan kebahagiaan home sweet home atau baiti jannati,” ungkap Raja Juli.
Menurut dia, tanggung jawab bersama stakeholder terkait untuk menciptakan sistem aman dan nyaman yang memenuhi kriteria kesehatan. Perlu kolaborasi semua pihak juga untuk memastikan backlog bisa diselesaikan.
Baca juga: Kesehatan Mental adalah Fondasi untuk Masa Depan Anak
“Tidak bisa hanya pemerintah pusat sendiri butuh seluruh stakeholder yang berkepentingan menciptakan hunian layak bagi semua,” kata dia.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, REI mengeglat Rakernas 2022 di Jakarta, 12-13 Desember 2022. Rakernas REI 2022 untuk tahun kedua diselenggarakan secara hybrid (luring dan daring) untuk mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 yang belum mereda sepenuhnya. Kegiatan ini mengusung tema “Momentum Bangkitnya Industri Properti Indonesia”.
Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida mengatakan tema tersebut diusung untuk menyiratkan semangat besar dari setiap insan anggota REI dalam menghadapi tantangan dan hambatan sektor properti di masa depan terlebih di tahun 2023 yang dibayangi oleh isu resesi ekonomi global. Di samping dampak ekonomi akibat pandemi yang masih terasa hingga saat ini.
“Badai pandemi telah menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan termasuk industri properti. Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga telah mengambil langkah dalam upaya penyelamatan perekonomian nasional melalui berbagai kebijakan relaksasi lewat Program Pemulihan Ekonomi (PEN),” ujar Totok.
Ia membahas tentang penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) beserta sejumlah aturan turunannya. Menurut Totok, kehadiran beleid sapu jagat itu justru menimbulkan berbagai persoalan baru.
Penerapan aturan ini terbukti telah menciptakan hambatan-hambatan baru. Sebut saja, kendala perizinan setelah diberlakukannya Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), peralihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Perizinan Bangunan Gedung (PBG) serta nomenklatur perizinan baru seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Lingkungan.
“Ajang silaturahim REI se-Indonesia bersama pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan lain di sektor industri properti ini diharapkan dapat menjadi panggung bersama untuk memastikan keberlanjutan dan kebangkitan bisnis properti,” harap Totok. (R-3)
Hasil kajian OJK menunjukkan bahwa implementasi Sertipikat-el dan HT-el berpotensi mempercepat proses penyaluran kredit serta meningkatkan akuntabilitas perbankan.
Pembebasan BPHTB tidak hanya akan mempercepat proses sertipikasi tanah rakyat, namun menjadi bentuk nyata amal sosial dan keadilan bagi masyarakat kurang mampu.
prinsip sederhana, namun bermakna, yaitu bekerja dengan hati. Pekerjaan sebagai bagian ibadah
KEMENTERIAN ATR/BPN diminta membatalkan Surat Keterangan (SK) pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dari Kantor Wilayah Pertanahan BPN Kabupaten Tanjung Pinang karena tumpang tindih lahan
Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia terkait pernyataannya soal penertiban tanah nganggur yang sempat viral di media sosial.
Penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kunci untuk menarik investasi infrastruktur di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved