Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
INVESTASU asing dinilai akan menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Karenanya, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama berupaya menarik investasi ke dalam negeri.
"Investasi ini akan menjadi sangat penting, terutama FDI (foreign direct investment)," tutur Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto dalam Forum Kemitraan Investasi 2022 di Jakarta, Rabu (7/12).
Dia menambahkan, itu bukan berarti penanaman modal dari dalam negeri (PMDN) lantas diabaikan. Namun berdasarkan proyeksi ekonomi dalam jangka pendek, PMDN diperkirakan bakal terdampak akibat tekanan kebijakan suku bunga acuan dari bank sentral.
Untuk itu, penanaman modal asing (PMA) perlu untuk diperkuat. Investasi asing dalam skala besar juga dinilai dapat mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Hal itu, menurut Seto, dapat terealisasi melalui program kemitraan usaha besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang digagas oleh Kementerian Investasi.
"Jadi kita berharap investasi FDI ini bisa kita tarik masuk sebanyak mungkin. Di sini lah kemudian kuncinya kemitraan ini berperan penting. Kalau investasi ini masuk lalu kita minta bermitra dengan UMKM, maka UMKM di daerah akan bisa berkembang," jelasnya.
Namun hal tersebut juga perlu diikuti dengan monitoring pelaksanaan. Ini berguna untuk memastikan program yang diusung dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan manfaat seperti yang diharapkan.
Sebab, Seto mengatakan, program kemitraan usaha besar dengan UMKM berpeluang besar menjadi potensi baru bagi pembentukan ekonomi Indonesia. "Ini satu hal yang sangat penting. Jadi di sini lah untuk ke depan, kunci bagaimana ketahanan ekonomi kita bisa terbentuk. Karena tentunya kalau usaha berkembang, pasti UMKM berkembang," jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Yuliot turut menyampaikan pentingnya peranan UMKM bagi perekonomian Indonesia.
Tercatat sektor UMKM menguasai 99% dari keseluruhan unit usaha nasional. Penyerapan tenaga kerja sektor itu juga meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% yang menunjukkan UMKM mampu menekan angka pengangguran dan mengatasi kemiskinan.
Kemudian sektor UMKM turut berkontribusi hingga 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Peranan besar itu, kata Yuliot, mestinya dapat mendorong investasi masuk ke dalam negeri secara merata.
Sebab, berdasarkan luasan daerah masih terdapat kesenjangan investasi yang tergambar dari kontribusi setiap wilayah, yakni Sumatera sebesar 20,6%; Kalimantan sebesar 9,8%; Sulawesi sebesar 12,1%; Maluku dan Papua sebesar 7,6%; Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,0%; dan Jawa sebesar 47,1%.
"Karena itu setiap investasi yang masuk, baik asing maupun dalam negeri, wajib hukumnya berkolaborasi dengan pengusaha lokal di daerah, khususnya UMKM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Yuliot.
"Pemerintah ingin manfaat investasi dapat dirasakan daerah dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pengusaha yang ada di daerah, sehingga tercipta pemerataan kesempatan berusaha," tambahnya. (OL-8)
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) melakukan audiensi dengan Polri
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved