BI Targetkan Capai Sasaran Inflasi Inti Lebih Awal

BAURAN kebijakan Bank Indonesia (BI) pada 2023 akan terus diarahkan sebagai bagian dari bauran kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan perekonomian Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang akan melambat dan risiko resesi di beberapa negara.

"Kebijakan moneter BI pada 2023 akan terus difokuskan untuk menjaga stabilitas atau pro-stability. Empat kebijakan BI lain yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional atau pro-growth," ungkap Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2022 di Jakarta Covention Center, Jakarta, Rabu (30/11).

Secara rinci, terkait kebijakan moneter BI pada 2023 akan difokuskan pada stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi agar kembali ke sasaran lebih awal sebagai bagian dari langkah mitigasi terhadap dampak rambatan gejolak global serta dukungan terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Perry mengatakan BI akan secara konsisten melanjutkan respons kebijakan suku bunga melalui kalibrasi secara terukur (well-callibrated), perencanaan yang matang (well-planned), dan dikomunikasikan secara transparan (well-communicated) untuk memastikan tercapainya sasaran inflasi inti lebih awal yaitu pada semester I 2023.

"Besaran dan waktu respons kebijakan suku bunga tersebut didasarkan pada perkembangan ekspektasi inflasi dan inflasi inti dibandingkan dengan perkiraan awal dan sasaran yang akan dicapai (data dependent)," kata Perry. Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mengembangkan inklusi ekonomi dan keuangan hijau.

Kebijakan sistem pembayaran akan diperkuat dengan digitalisasi sistem pembayaran berdasarkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang satu bahasa, satu bangsa, dan satu nusa terus didorong untuk mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital, kerja sama sistem pembayaran antarnegara, serta tahapan pengembangan digital rupiah sebagaimana white paper yang juga diluncurkan pada penyelenggaraan PTBI 2022 kali ini.

"Hari ini dengan seizin Presiden Joko Widodo, kami meluncurkan white paper digital rupiah yang kami namakan Proyek Garuda. Ini akan diimplementasikan dalam tiga tahap dimulai wholesale digital rupiah untuk model bisnis, penerbitan, pemusnahan, dan transfer antarbank. Kemudian kita perluas dengam model bisnis operasi moneter dan pasar uang. Terakhir integrasi wholesale digital rupiah dengan ritel digital rupiah secara end to end. Tentu kita juga akan sinergi dan kolaborasi secara nasional dan internasional," tuturnya.

Kebijakan pendalaman pasar uang dilakukan dengan akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 untuk memperkuat efektivitas operasi dan transmisi kebijakan, pembangunan pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan. Terakhir, kebijakan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau akan dilakukan dengan berbagai program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan syariah yang terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor. (OL-14)