Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PEREKONOMIAN Indonesia disebut masih relatif lebih baik ketimbang negara-negara lain. Ini terlihat dari level perekonomian yang 6,6% di atas level sebelum pandemi covid-19 pada 2019.
"Ekonomi Indonesia sudah 6,6% di atas prepandemic level di 2019. Ini termasuk pemulihan yang relatif kuat dan cepat dibandingkan banyak negara yang lain, bahkan beberapa masih belum pulih," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN, Kamis (24/11).
Kinerja perekonomian itu terjadi karena pemulihan yang konsisten dan cenderung menguat sejak triwulan IV 2021. Pada saat itu, ekonomi nasional tercatat tumbuh 5,02% (year on year/yoy).
Konsistensi pertumbuhan berlanjut di triwulan I 2022 dengan capaian pertumbuhan sebesar 5,01% (yoy). Lalu pada triwulan II perekonomian Indonesia tumbuh di angka 5,44% (yoy), dan kembali naik di triwulan III 2022 menjadi 5,72% (yoy).
Pertumbuhan di atas 5% dalam empat triwulan terakhir itu dinilai lebih baik dari kondisi negara-negara lain. Inggris, salah satu negara dengan ekonomi besar sejauh ini justru masih belum mampu mengembalikan posisi perekonomiannya ke level prapandemi.
"Inggris ini termasuk yang paling lambat, sampai hari ini mereka belum sampai ke prepandemic level. Negara emerging biasanya tumbuh lebih cepat. Tapi Thailand dan Jepang masih di bawah prepandemic level," jelas Sri Mulyani.
Baca juga: PUPR Pastikan Kelanjutan Proyek Infrastuktur
Dia menambahkan, kendati perekonomian Indonesia relatif baik, bukan berarti perjalanan ke depan tanpa hambatan. Sebab, gejolak perekonomian dunia diperkirakan juga akan berimbas ke dalam negeri.
Peningkatan inflasi, tingginya suku bunga acuan dari bank sentral sejumlah negara bakal mempengaruhi perlambatan ekonomi dunia. Ini kemudian dinilai akan berdampak pada Indonesia, utamanya di sektor industri dan perdagangan yang erat kaitannya dengan kondisi global.
Bahkan dampak itu mulai terlihat dari posisi Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, level PMI manufaktur Tanah Air terpantau menurun meski masih berada di zona ekspansif.
Pada Oktober, misalnya, PMI manufaktur Indonesia ada di level 51,8, turun dari bulan sebelumnya yang ada di level 53,7. "PMI selama 14 bulan selalu di level ekspansif. Namun pada bulan terakhir ada penurunan, ini perlu diwaspadai karena menyangkut kegiatan manufaktur yang sangat penting," pungkas Sri Mulyani. (OL-4)
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan tunjangan anggota DPR yang mengalami penaikan sebagi bentuk kepedulian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
PEMERINTAH menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026.
ANGGARAN kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026 dialokasikan sebesar Rp244 triliun.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved