WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog dan Kementerian Pertanian bersinergi melakukan perluasan jangkauan program mitra kerja pengadaan beras di tingkat petani.
Hal ini disampaikan mantan Ketua Hipmi Bengkulu itu untuk merespons pernyataan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso yang menyarankan pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri atau impor dengan pertimbangan saat ini hanya tersedia 651 ribu ton atau separuh dari target sebanyak 1,2 juta ton.
Sementara di saat yang sama, Kementan memastikan produksi beras nasional dalam kondisi aman hingga akhir tahun. Dengan peluang tambahan stok pada produksi periode Oktober-Desember 2022, Kementan memperkirakan mencapai 5-6 juta ton beras.
"Baik Kementerian Pertanian maupun Bulog memiliki tanggung jawab yang sama dalam penyediaan pangan. Kita tidak ingin ego sektoral antara keduanya justru merugikan petani dan masyarakat sebagai konsumen," ungkap Sultan melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (22/11).
Baca juga: Mendag Lepas Ekspor Ikan Sarden ke Australia
Menurutnya, kenaikan harga beras di tingkat petani yang memberatkan Bulog sedikit banyak disebabkan oleh kebijakan pemangkasan subsidi pupuk Kementan melalui Permentan Nomor 10 Tahun 2022. Namun harus diakui juga bahwa sejauh ini Bulog belum efektif melaksanakan program mitra kerja pengadaan di daerah penghasil utama beras.
"Oleh karena itu, kami mendorong agar kedua institusi ini bersinergi dengan stakeholder lainnya seperti pemerintah daerah untuk menyatukan data juga persepsi dalam agenda penyediaan pangan bagi masyarakat. Jangan sampai Bulog justru mengimpor beras karena tak tertarik dengan harga beras di tingkat petani dinilai terlalu mahal," tegasnya.
Lebih lanjut, Sultan mengusulkan agar pemerintah perlu memberikan insentif fiskal bagi para petani secara proporsional untuk menekan biaya produksi petani. Biaya produksi petani kita masih jauh lebih tinggi daripada petani Vietnam dan Thailand, sedangkan produktivitas kita juga masih kalah.
"Sementara gejolak geopolitik dan ancaman perubahan iklim terus mendorong dunia ke tepi jurang krisis pangan dan energi. Pemerintah harus fokus pada upaya penyediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemerataan distribusi pangan ke seluruh Tanah Air," tutupnya. (RO/OL-16)
