BI: Upah Minimum Harus Dikendalikan Karena Berpengaruh Kepada Inflasi

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa pengendalian upah minimum perlu dilakukan untuk mengendalikan inflasi. Pasalnya, menurut dia upah ini berkaitan erat dengan inflasi administered price atau harga yang diatur pemerintah.

"Masalah (inflasi) administered price itu ada di tarif angkutan dan ini perlu dikendalikan. Juga sekarang ada kenaikan UMR juga harus dikendalikan. Kalau ini bisa dilakukan akhir tahun ini (inflasi) bisa di bawah 6% akan bagus," ungkapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (12/11).

Perry menjelaskan, pada bulan Oktober 2022 inflasi memang turun 5,7%. Angka ini lebih rendah dari perkiraan BI sebesar 6,1%. Namun, capaian inflasi ini dikatakan masih di atas 4% dan harus diturunkan.

"Masalahnya untuk bulan November dan Desember 2022 dampak penyesuaian harga BBM akan berlangsung. Kemungkinan (inflasi) akan naik, perkiraan kami 6,1%. Moga-moga lebih rendah lagi," kata Perry.

Dia juga membahas mengenai inflasi volatile food atau inflasi pangan yang pada Oktober 2022 sudah turun 7,2% dibandingkan September 2022 yang tercatat 10%.

Meskipun turun ke angka 7,2%, Perry menilai bahwa inflasi pangan harus terus diturunkan sampai 5%.

"Kami minta dukungan Komisi XI DPR RI untuk Gerakan Nasional Inflasi Pangan (GNPIP). Kita harus terus gencarkan. Kita operasi pasar, tenangkan para pedagang supaya inflasi pangan turun lagi dari 7,2% menjadi sekitar 5%," tuturnya.

Terkait proyeksi inflasi tahun depan, Perry memperkirakan inflasi akan tetap tinggi pada kuartal I dan II 2023. Namun, inflasi inti akan diupayakan untuk berada di bawah 4%.

"Nah inflasi pangan juga harus turun sekitar 5%, administered price dari sisi tarif angkutan juga enggak naik berlebihan dan upah juga jangan naik berlebihan. Kalau itu bisa demikian, tahun depan inflasi bisa ke angka 3,6%," pungkas Perry. (OL-12)