Task Force FoWE B20 Indonesia Dukung Inklusivitas dan Transisi ke Sektor Masa Depan

DALAM acara B20 Summit, Task Force FoWE (Future of Work and Education) B20 Indonesia menyampaikan rekomendasi kebijakan terkait tantangan terhadap tersedianya lapangan kerja yang berkelanjutan, pendidikan, dan inklusivitas.

B20 Indonesia merupakan forum dialog resmi G20 dan Task Force FoWe adalah gugus tugas yang fokus merumuskan rekomendasi kebijakan mengenai isu pekerjaan dan pendidikan di masa depan.

Acara ini digelar dalam rangka rangkaian acara B20 Indonesia Summit 2022 atau Konferensi Tingkat Tinggi B20 (KTT B20) Indonesia yang digelar di Bali, Indonesia pada 13-14 November 2022.

Melalui B20 Summit, para pemimpin bisnis global diundang untuk mendiskusikan dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk KTT G20 dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi dan tantangan bisnis global.

Adapun di antara pembicara pada sesi ini diisi oleh Hamdhani Dzulkarnaen selaku ketua dari Task Force FoWE, Zeynep Bodur Okyay Presiden dan CEO Kale Group, Bettina Schaller selaku Presiden dari World Employment Confederation, dan Michele Parmelee selaku presiden IOE (International Organication of Employers).

Sesi ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh berpengaruh lainnya terkait bidang kesempatan kerja seperti Johnny C. Taylor Jr. selaku President CEO SHRM (the Society for Human Resource Management) dan Daniel Funes de Rioja Presidentof the Argentina Business Organization (UIA) sekaligus President of Food Industry Chamber (COPAL).

Baca juga: Negara Maju Alokasikan US$600 M untuk Infrastruktur Negara Berkembang  

Hamdhani Dzulkarnaen memaparkan tiga rekomendasi kebijakan dari Task Force FoWE yang selaras dengan tujuan B20.

Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi dengan cara menyesuaikan pasar kerja dengan sektor masa depan menjadi lebih dinamis dan fleksibel.

Di antaranya dengan cara mendukung UMKM, menyesuaikan regulasi kerja dengan kondisi pasca pandemi, memungkinkan transisi pekerja dan transisi bisnis ke dalam konteks ekonomi formal, dan memastikan tempat kerja yang people-centered.

Rekomendasi yang kedua adalah memperbaharui sistem pendidikan agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja dan pekerjaan masa depan dengan cara mendesain sistem pembelajaran yang memiliki lifelong outcome dan dapat mengantisipasi transisi ke dunia kerja dengan meminimalisir skill gap antara pelajar dan pekerja.

Sementara itu, rekomendasi ketiga adalah memastikan inklusifitas di tempat kerja, memastikan keterlibatan peran generasi muda, perempuan, dan kelompok rentan, dalam ekonomi global.

“Tiga rekomendasi kebijakan Task Force FoWE, selaras dengan prioritas B20-G20, akan berkontribusi secara signifikan untuk proses pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi. Penyesuaian pasar kerja, pemberharuan sistem pendidikan, dan inklusifitas peran ekonomi, akan menjadi kunci untuk membuka potensi ekonomi pulih dan bertumbuh lebih cepat,” tutup Hamdhani Dzulkarnaen.

Dalam sesi tanya jawab, Johnny C. Taylor Jr merespon pertanyaan terkait memperkuat keterampilan STEM bagi perempuan dalam bisnis.

Menurutnya, pandangan stereotip dalam kurikulum, ruang kelas dan struktur pendukung pendidikan maupun pekerjaan harus dihilangkan dan muali menanamkan STEM ke dalam kurikulum sekolah.

Lembaga-lembaga terkait juga perlu secara proaktif mencari penyediaan jaringan atau mentor yang mendukung dan mempromosikan pengembangan jalur karir yang jelas serta memunculkan peran kepemimpinan perempuan seperti melalui road map yang jelas dalam dunia pekerjaan.

Sementara itu, mengenai kesetaraan kesempatan pendidikan dan kesempatan kerja bagi kelompok rentan, Bettina Schaller menyampaikan bahwa dibutuhkan kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti asosiasi bisnis dan akademia untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang dapat mendukung transisi ke sektor masa depan. 

Di sisi lain, Michele Parmelee memaparkan bahwa untuk mencapai kesetaraan kesempatan kerja, penghalang bagi perekrutan bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya di dunia kerja mesti dihilangkan.

Selain itu, fasilitas untuk pelatihan dan insentif juga mesti disediakan, dan kemitraan antara sektor privat dan publik mesti diperkuat agar dapat merangkul pemuda dan kelompok rentan lainnya.

Sesi ini diadakan secara paralel dengan sesi dari WiBAC (Women in Business Action Council) B20 Indonesia untuk melengkapi pembahasan isu sektor pekerjaan masa depan dan pendidikan yang lebih fokus pada pemberdayaan perempuan dalam dunia bisnis. (RO/OL-09)