AGENDA transformasi ekonomi digital di sektor keuangan merupakan prioritas bersama. Ini adalah salah satu kunci bagi ekonomi berkelanjutan bermanfaat bagi pemulihan ekonomi agar lebih kuat, inklusif, dan kolaboratif.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato sambutan secara virtual dalam penandatanganan memorandum of understanding (MoU) Regional Payment Connectivity di Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Senin (14/11).
Kepala Negara menyampaikan Indonesia telah melakukan berbagai langkah guna mempercepat transformasi sektor keuangan digital. Beberapa di antaranya dilakukan melalui terobosan sistem pembayaran seperti QRIS, BI Fast, SNAP, dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah.
ASEAN, kata Presiden Jokowi, telah selangkah lebih maju ketimbang kawasan lain dalam hal transformasi keuangan digital melalui interkoneksi pembayaran lintas batas. Misal, berlakunya kerja sama QR cross border antara Indonesia-Thailand dan interkoneksi fast payment antara Singapura dan Thailand.
"Sudah saatnya kerja sama ini diformalkan dalam Regional Payment Connectivity sebagai wujud konkret implementasi G20 Road Map for Enhancing Cross Border Payment. Saya mendukung inisiatif Regional Payment Connectivity ini terus diperluas hingga ke tingkat global," ujarnya.
Hal itu, lanjut Presiden, bakal memudahkan akses pembayaran dan memberikan dampak positif bagi ekonomi, utamanya di sektor pariwisata, perdagangan dan UMKM. Dengan begitu, diyakini pemulihan ekonomi akan terakselerasi lebih kuat dan inklusif.
Penandatanganan MoU Regional Payment Connectivity itu dilakukan oleh Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Monetary Authority of Singapore, Bangko Sentral ng Pilipinas, dan Bank of Thailand.
Baca juga: Dukung G20, BRI Berikan Fasilitas Pembayaran Online dalam e-Visa
Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan kerja sama ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus meningkatkan kerja sama konektivitas sistem pembayaran di kawasan ASEAN 5. Ini sekaligus akan menjadi warisan dari 5 negara terkait di sektor pembayaran lintas batas secara digital.
"Ini bukan hanya soal MoU, tapi kita menulis ulang sejarah. Sejarah menuju era digitalisasi. Ini adalah mimpi yang dulu kami impikan untuk diberikan kepada masyarakat," kata dia.
Melalui kerja sama tersebut, lanjut Perry, pembayaran transaksi bilateral bakal jauh lebih mudah, efisien, dan terjamin keamanannya. Ini karena nantinya setiap transaksi hanya perlu dilakukan dengan memindai kode bar melalui gawai.
Nantinya secara otomatis sistem akan mengonversi nilai mata uang yang dibutuhkan untuk menunaikan transaksi. Ini sekaligus menggalakkan pengembangan Local Currency Settelement yang digagas BI sejak 2018.
Perry menambahkan, kerja sama pembayaran lintas batas ini sementara masih bersifat retail. Ini dimaksudkan untuk mendukunt UMKM di lima negara terkait. Nantinya, ini juga akan mencakup pembayaran yang bersifat wholesale untuk usaha besar.
Lebih dari itu, kerja sama tersebut juga dianggap menjadi wajah baru bagi bank sentral. Terobosan inovasi disebut bakal terus dilakukan otoritas moneter untuk mempermudah aktivitas transaksi masyarakat.
Di kesempatan yang sama, Managing Director Monetary Authority of Singapore Ravi Menon menyatakan, pembayaran lintas batas regional ini merupakan mimpi lama yang akhirnya dapat terimplementasi. Interkonektivitas 5 negara ASEAN ini diyakini bakal memberi dampak signifikan bagi perekonomian di masing-masing negara.
Ditemui usai acara, Asisten Gubernur BI sekaligus Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Filianingsih Hendarta menyatakan saat ini BI juga tengah berupaya memperluas kerja sama ini secara multilateral.
Kerja sama yang baru saja disepakati 5 negara juga belum seluruhnya masuk dalam tahap implementasi. Dengan Malaysia, misalnya, kerja sama ini baru dalam tahapan piloting.
"Sementara dengan Singapura, kerja sama ini baru dalam tahap development. Kita sedang ngobrol-ngobrol mencari bisnis model yang tepat," ujar Fili.(OL-5)
