Jumat 04 November 2022, 15:40 WIB

Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan Bisa Risikokan Keselamatan Penumpang

Mediaindonesia.com | Ekonomi
Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan Bisa Risikokan Keselamatan Penumpang

MI/HO
Bambang Haryo Soekartono

 

PENGAMAT kebijakan publik dan transportasi Bambang Haryo Soekartono mengkritik Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 184 Tahun 2022 tentang tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antarprovinsi dan lintas antarnegara.

Ia menilai beleid itu tidak sesuai dengan besaran tarif angkutan penyeberangan yang telah dihitung bersama stakeholder perhubungan dengan melibatkan Perwakilan Konsumen (YLKI), GAPASDAP, PT ASDP dan Jasa Raharja 

Pasalnya, Kepmen itu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme dan  Formulasi Tarif Angkutan Penyeberangan.

Saat itu tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi tertinggal sebesar 35,4% setelah penyesuaian tarif terakhir pada 2020.

"Ini mengakibatkan operasional angkutan penyeberangan antar provinsi mengalami kesulitan untuk memenuhi standarisasi keselamatan dan kenyamanan pelayaran. Oleh sebab itu para operator angkutan penyeberangan yang mengalami kesulitan berpotensi melakukan tawar menawar standarisasi keselamatan. Ini tentu akan sangat membahayakan keselamatan publik yang menggunakan angkutan penyeberangan," ujar anggota DPR periode 2014-2019 itu.

Selain itu, kata ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur tersebut, beberapa perusahaan bahkan ada yang kesulitan memberikan gaji karyawan secara tepat waktu dan jumlah.

"Maka sumber daya manusia tersebut tentu sangat membahayakan terhadap operasional kapal karena kondisi kesejahteraannya sangat memprihatinkan," ujar Bambang.

Bambang menambahkan, situasi menjadi lebih sulit karena penaikan harga BBM subsidi sebesar 32% belum direspons pemerintah dengan perubahan tarif yang memadai, sehingga perbedaan menuju break-even point menjadi lebih besar.

"Realisasi tarif hanya naik  sebesar 11% di Kepmen KM 184/ 2022, berbeda dengan respons Kemenbub terhadap moda transportasi darat lainnya dengan menyetujui kenaikan tarif rata rata berkisar 25-40% baik logistik maupun penumpang," tandas Bambang

Ia melibat perbedaan kebijakan terkesan diskriminasi. Padahal, tandasnya, Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan sektot kemaritiman.

"Terlihat seakan Menhub membiarkan operator angkutan penyeberangan kesulitan. Sehingga terpaksa melakukan manipulasi keselamatan dan kenyamanan pelayaran. Padahal Menhub seharusnya yang bertanggung jawab terhadap keselamatan pelayaran, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2008. Jangan politisasi keselamatan," pungkasnya. (OL-8)

Baca Juga

Dok. Kementan

Perkuat Produksi, Mentan SYL Kawal Gerakan Tanam di Food Estate Kapuas

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 26 November 2022, 16:58 WIB
Ia menambahkan pengembangan lahan rawa sebagai lahan pangan masa kini dan masa depan dinilai sangat strategis dan prospektif dalam...
dok.ist

AOTCA Bali Sukses Digelar, Peserta Apresiasi Pelayanan IKPI

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 26 November 2022, 16:26 WIB
GELARAN Asia Oceania Tax Consultants Association (AOTCA) General Meeting di The Westin Resort, Nusa Dua, Bali, yang dihelat Ikatan...
Dok. BRINS

BRINS Sabet Dua Penghargaan di Top 20 Financial Institution Awards 2022

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 26 November 2022, 12:06 WIB
Rating “Top 20 Lembaga Keuangan 2022” menggunakan angka pertumbuhan dan rasio-rasio keuangan penting di empat lembaga...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya