BANK Indonesia terus mendorong pemerintah daerah untuk bekerja sama menekan tingkat inflasi pangan. Ini karena sumbangan inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) mencapai 16% dari total inflasi nasional.
Bila inflasi pangan dapat ditekan ke angka 5% dari kondisi saat ini yang berkisar 9%, maka kontribusinya dapat ditekan menjadi sekitar 4%. Hal tersebut dinilai akan berpengaruh signifikan pada penurunan tingkat inflasi umum.
Baca juga: Presiden: Produksi Jagung Meningkat Berkat Pendampingan Serius
Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Senin (3/10).
"Kalau kita berhasil menjaga inflasi pangan sesuai dengan target TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah/TPID) yaitu 5%, maka inflasi pangan yang bobotnya 16% bisa turun ke lebih kurang 4%. Artinya berita baik bagi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif," tuturnya.
Karenanya, BI meluncurkan GNPIP sebagai tindaklanjut dari hasil rapat koordinasi nasional Tim Pengendali Inflasi dalam rangka menjaga dan mengendalikan inflasi pangan. Hal yang penting dari GNPIP, kata Aida, ialah sinergi dan koordinasi yang kuat antarpemerintah daerah, maupun dengan pemerintah pusat dan BI.
Dari gerakan nasional itu, berbagai program pengendalian inflasi pangan dapat dilakukan secara efektif dan terukur. Operasi pasar murah dan Kerja sama Antar Daerah (KAD, misalnya, dapat menjadi alat untuk menekan lonjakan inflasi pangan.
"Di BI, GNPIP sudah kami lakukan di 32 kantor wilayah dan akan terus belanjut di 46 kanwil BI, bahkan sampai di 2023 kita upayakan menjaga pangan khusunya dari hortikultura. Kata kuncinya end to end dan dilakukan bersama-sama," jelas Aida.
Dia turut mengapresiasi berbagai program dan langkah yang diambil oleh Pemda di Sulawesi Utara. Bahkan, karena keberhasilan pengendalian inflasi yang dilakukan, wilayah Sulampua dinilai dapat naik kelas untuk menjadi GNPIP 2.0.
GNPIP 2.0, kata Aida, tak sekadar mengendalikan inflasi pangan secara konvensional, tapi juga memanfaatkan teknologi digital. "Ke depan, kita masih bisa tingkatkan lagi utk membuat ekosistem dari GPNIP, tidak saja memastikan ketahanan pangan, tapi juga terdigitalisasi dan ekonomi hijau," ungkapnya.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan, Indonesia sedianya masih memiliki tingkat inflasi yang relatif rendah dan terkendali bila dibandingkan dengan negara lain. Hanya, bukan berarti itu membuat Indonesia abai terhadap ancaman risiko yang saat ini tengah terjadi.
Karenanya, dia memastikan akan terus mengedepankan sinergi dan kerja sama dengan pemerintah pusat maupun daerah guna mengendalikan inflasi pangan. "Tentu ini tidak lepas dari pekerjaan bersama, soliditas pemprov dan kabupaten/kota yang selama ini bekerja sama, bergotong royong," kata Olly.
"Presiden mengarahkan perlunya mengedepankan koordinasi TPIP/D. BI sejak awal saya menjadi Gubernur berjalan dengan baik koordinasi penanganan TPID di Sulut," pungkasnya. (OL-6)
