Pemerintah Miliki Peta Jalan Reformasi Subsidi

KEPALA Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Abdurohman menyatakan, pemerintah sedianya telah memiliki peta jalan agenda reformasi subsidi energi. Hal itu telah tertuang dalam Nota Keuangan yang disampaikan kepada DPR pada pertengahan Agustus tahun ini 

"Itu dapat dilihat di nota keuangan. Sebenarnya pemerintah memiliki niat kuat untuk transit dari subsidi basis komoditas kepada subsidi basis penerima. Jadi mengarahkan subsidi langsung kepada orang tersebut," ujarnya dalam diskusi bersama Asian Development Bank (ADB), Rabu (21/9).

Dia tak menampik dalam peta jalan yang telah disusun pemerintah, pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu agenda yang ingin diambil. Namun hal itu menurut Abdur tak akan mudah dilakukan.

Sebab, hal tersebut berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Belum lagi pemerintah tidak dapat mengambil keputusan sepihak tanpa persetujuan dari parlemen.

"Untuk menghilangkan seluruh subsidi bahan bakar, saya tidak berpikir itu berakhir dengan soft, karena itu adalah pilihan politik, itu juga akan tergantung pada situasi ekonomi," jelas Abdurohman.

Upaya reformasi subsidi, lanjutnya, sedianya telah dilakukan pemerintah melalui pengalihan dana subsidi BBM untuk mempertebal bantuan sosial. Hal ini dilakukan pada awal September untuk meredam dampak kenaikan harga BBM.

Nantinya, reformasi subsidi itu akan diberlakukan dengan mekanisme serupa, yakni mengurangi gelontoran dana pada subsidi komoditas dan menambah dana bantuan sosial untuk masyarakat miskin.

Ragam bantuan sosial yang diberikan itu disebut dengan bantuan seumur hidup. "Kita menyebutnya bantuan sosial seumur hidup, mendukung orang-orang dari usia dini hingga kelompok umur pada suatu waktu. Jadi dengan itu, sebenarnya, pemerintah memiliki niat yang sangat kuat," kata Abdur.

Di kesempatan yang sama, ekonom senior ADB untuk Indonesia Henry Ma menyatakan, rasionalisasi subsidi yang dilakukan pemerintah Indonesia sedianya memilki dampak positif yang signifikan.

Upaya itu dinilai tidak hanya mendorong konsolidasi fiskal, tapi juga meningkatkan pemerataan dukungan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi. "Jadi tidak hanya untuk konsolidasi fiskal, tetapi juga untuk pemerataan, tapi juga untuk efisiensi mikro dan juga untuk mendorong pertumbuhan," tandasnya. (OL-8)