Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PASCA-pandemi Covid-19 berkepanjangan, perekonomian dalam negeri maupun dunia mengalami pelambatan. Kini menyusul sudah mulai meredanya kasus Covid-19, pemerintah perlu untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional agar lebih cepat bangkit.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengatakan, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk pemulihan ekonomi nasional adalah melalui percepatan peningkatan belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
Mengutip data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Gus Muhaimin menyebutkan bahwa pada 2022, alokasi belanja barang dan jasa serta modal pemerintah kurang lebih sebesar Rp1.000 triliun.
Dari angka tersebut, sebesar 40% atau Rp400 triliun berpotensi digunakan untuk pembelian produk dalam negeri dan produk UMKK. Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi bahwa jika potensi tersebut direalisasikan dalam Semester I Tahun 2022, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,7%.
Pada 30 Maret 2022 lalu, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMKK) dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
Gus Muhaimin mengatakan bahwa program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebenarnya merupakan program yang telah lama digaungkan pemerintah sejak Tahun 2009, dimana Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
”Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada setiap instansi pemerintah agar memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri atau PDN sesuai dengan kewenangannya,” kata Muhaimin.
Pernytataan Gus Muhaimin disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam acara Seminar Nasional Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI (Ittama Setjen DPR) dengan tema ”Optimalisasi Pengawasan Terhadap Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sekretariat Jenderal DPR RI” di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Gus Muhaimin mengatakan bahwa implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dinilai dapat memberikan ruang bagi industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan sehingga mampu bersaing secara mandiri di pasar internasional.
”Dalam aspek untuk mengurangi ketergantungan pasar domestik terhadap produk impor, P3DN juga menjadi proteksi tambahan terhadap potensi pelemahan nilai tukar,” katanya.
Mengingat pentingnya memastikan program P3DN ini berhasil untuk dapat mendongkrak pemulihan ekonomi nasional, menurut Gus Muhaimin perlu dilakukan pengawalan, terutama atas implementasi dari Inpres Nomor 2 Tahun 2022.
"Memastikan agar komitmen bersama dari seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN untuk menganggarkan dan merealisasikan belanjanya untuk produk-produk dalam negeri dapat terwujud," jelasnya. (RO/OL-09)
SKK Migas menegaskan komitmennya memperkuat penggunaan barang dan jasa dalam negeri di sektor hulu minyak dan gas bumi.
Pemerintah terus memperkuat kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan menjadikan pengadaan negara sebagai penggerak utama industri nasional.
Vannoe menghadirkan rangkaian solusi unggulan seperti videotron, kiosk, dan interactive flat panel (IFP) yang menyatukan teknologi, seni, dan kolaborasi.
Gelaran tahunan Government Procurement Forum & Expo (GPFE) atau forum dan pameran pengadaan keperluan pemerintah 2025 sukses diselenggarakan pada 23-25 Juli 2025.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus melaksanakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
"Masyarakat lebih memilih produk dari Tiongkok yang lebih murah, dibandingkan produk lokal. Terlebih kemarin ada info masuknya produk impor dari Tiongkok secara ilegal."
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyapa 850 Bunda Ojol dan 455 jemaah di Islamic Center Surabaya jelang Ramadhan 1447 H, serahkan bantuan Baznas dan paket sembako.
KOMITMEN mendukung pembangunan yang dimulai dari desa guna mendorong pemerataan ekonomi dan mempercepat pengentasan kemiskinan terus dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia.
IKATAN Alumni SMAN 37 Jakarta (IKA SMAN 37) membentuk divisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam struktur organisasinya.
Ketua Koperasi TC Invest Iqbal Alan Abdullah memaparkan UMKM saat ini masih mengalami kesulitan akses pendanaan terjangkau karena persoalan administrasi, jaminan, dan manajerial.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut Rp32,1 triliun telah dicairkan untuk Program Makan Bergizi Gratis 2026, dorong PDB dan UMKM.
APUDSI adakan gala dinner pra-Rakernas 2026 untuk perkuat solidaritas anggota dan dorong ketahanan desa melalui ekonomi, pangan, dan UMKM terpadu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved