Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
KEBIJAKAN strategis Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai membawa dampak baik besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Menghadirkan peningkatan kesejahteraan yang merata.
Guru Besar Universitas Halu Oleo Eka Suaib mengatakan, berbagai kebijakan yang diluncurkan Jokowi banyak mendapat respons positif masyarakat. Manfaatnya terasa membantu mencukupi keperluan sehari-hari.
Dia mengatakan langkah demikian tidak terlepas dari karakteristik kepemimpinan Jokowi yang tidak memberi jarak. Kebiasaan Jokowi menyambangi langsung masyarakat menciptakan sinergi saling menguatkan.
"Beliau adalah sosok yang betul-betul menyapa rakyatnya, beliau betul-betul merasakan apa yang dirasakan masyarakat,” ujar Eka.
Dia menambahkan sejak awal pemerintahan, Jokowi berkomitmen memastikan setiap program tersalur tepat sasaran. Terlihat dari kebiasaan Jokowi yang sering membagikan langsung berbagai bantuan-bantuan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, dia menilai, hadirnya kebijakan strategis Jokowi berhasil membentuk hubungan baik antara rakyat dengan pemimpinnya. Lebih dari itu juga turut mampu menimbulkan rasa simpati pada setiap kalangan masyarakat.
"Rakyat sangat rindu dengan gaya kepemimpinan yang empati dan menyapa," pungkasnya. (OL-8)
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) melakukan audiensi dengan Polri
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved