Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ADANYA penyesuaian harga BBM subsidi yang akan dilakukan oleh Pemerintah merupakan sebuah momentum terbaik untuk bisa mengalihkan APBN dan memaksimalkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Saat ini Pemerintah tengah berfokus untuk bisa lebih memanfaatkan dengan maksimal penggunaan EBT. Maka dari itu efisiensi akan APBN harus benar-benar dilakukan dengan sebaik mungkin. Salah satunya adalah dengan melakukan penyesuaian harga BBM dan difokuskan hanya untuk masyarakat yang membutuhkan saja.
Pasalnya, menurut pengamat Isu-Isu Strategis, Prof. Imron Cotan selama ini terdapat sekitar 20 persen APBN yang terkunci untuk pemberian subsidi yang tidak sehat karena tak tepat sasaran.
“Kurang lebih 20% dari APBN kita itu terkunci untuk subsidi, dan itu tidak sehat karena yang selama ini terjadi tidak tepat sasaran,” kata Prof. Imron.
Maka dari itu harus segera dilakukan penajaman subsidi agar APBN tidak tertekan, yang mana beliau menambahkan bahwa jika hal tersebut tidak segera dilakukan justru kecukupan anggaran akan habis di bulan September ini.
“Ini penajaman penggunaan subsidi sehingga APBN kita tidak tertekan, yang mana sekarang ada Rp 502 triliun, sudah disisihkan dan September ini akan habis. Kalau diteruskan di September, kita harus nambah lagi Rp 198 triliun,” ungkap Prof Imron pada Sabtu (3/9) dalam dialog di stasiun televisi.
Bukan hanya itu, sejatinya penggunaan minyak dengan berbahan fosil di lain sisi juga memiliki banyak dampak buruk. Saat ini grafik harga minyak dunia sendiri terus mengalami peningkatan sejak 50 tahun terakhir.
Di sisi lain, keberadaan akan energi berbahan fosil sangatlah terbatas jika terus menerus dieksploitasi dan mampu memproduksi karbondioksida yang meracuni.
Dirinya memaparkan bahwa Pemerintah RI memiliki target supaya bisa melakukan 30 persen reduksi emisi karbon untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat.
Sementara, hal tersebut akan sulit dicapai apabila APBN terus terkunci hanya untuk memberikan subsidi BBM. “Oleh karena itu momentum strategis ini harus dimanfaatkan untuk mengalihkan atau setidak-tidaknya membaurkannya dengan energi terbarukan, menuju pada secara total menggunakan energi baru dan terbarukan,” tutur Prof Imron.
Menurutnya Indonesia sendiri sangat memiliki potensi pemanfaatan EBT melimpah sehingga memang sudah saatnya efisiensi APBN dilakukan dengan memberlakukan penyesuaian harga BBM.
“Indonesia bisa sekali, karena tenaga listrik, air ada, surya melimpah sepanjang tahun, kita manfaatkan momentum ini untuk mempersiapkan SDM juga. Gas bumi kita juga praktis melimpah. Namun selama ini tidak dimanfaatkan karena terbuai dengan subsidi,” terangnya.
Prof Imron Cotan juga mengaku bahwa upaya penyesuaian harga BBM bersubsidi dilakukan demi bisa menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.
Sehingga sudah sepatutnya rakyat memberikan apresiasi akan kebijakan tersebut dan mendukung sepenuhnya. "Jadi mari kita tunjukkan kesatuan dan persatuan Bangsa karena tujuan dari Pemerintah itu menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, subsidi itu tidak lagi semata-mata pada komoditas, tapi kepada masyarakat yang membutuhkan. Maka kita harusnya mengapresiasi daripada harus melawan kebijakan tersebut,” pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: HMI Pustara Harap Subsidi BBM untuk Pengembangan Industri Hilir
INDUSTRI panas bumi memiliki prospek baik dalam mendukung pencapaian target pemerintah dalam memperluas kapasitas pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT).
Pemerintah terus memperkuat arah kebijakan energi nasional dengan mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Langkah iniĀ untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Langkah pemerintah dalam memperluas pemanfaatan EBT sudah berada di jalur yang tepat.
Indonesia Solar Summit (ISS) 2025 mengambil tema Solarizing Indonesia: Powering Equity, Economy, and Climate Action.
Instalasi panel surya merupakan lanjutan dari proyek serupa di kantor pusat Mowilex di Jakarta pada 2022 lalu.
PRESIDEN Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 55 pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) yang tersebar di 15 provinsi, termasuk milik Medco.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved