Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
EKONOMI syariah diyakini mampu menjadi solusi, termasuk dalam
menghadapi ancaman krisis pangan. Hal ini tidak terlepas dari semangat
kebermanfaatan dari sistem tersebut yang mengedepankan kebersamaan.
Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat,
Herawanto, saat memaparkan Digital & Sharia Economic Festival (Digisef)
2022, di Bandung.
Menurutnya, kondisi global saat ini rawan dengan ketahanan pangan terutama mengingat terjadinya perang Rusia-Ukraina sehingga mengganggu distribusi pangan. "Ada kemungkinan disrupsi, problem stagflasi. Ini nyata melanda dunia."
Oleh karena itu, menurutnya, ketahanan pangan harus dipahami masyarakat
terutama karena erat kaitannya dengan prinsip ekonomi syariah. Sebagai
contoh, dia menyebut perilaku panic buying tidak perlu dilakukan.
"Krisis pangan, di kita fenomena dalam inflasi itu sering akibat panic
buying. Ini tidak sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin. Ini dzolim, butuh satu tapi ambil jatah orang," kata Herawanto.
Oleh karena itu, menurutnya,orang yang mengedepankan ekonomi syariah
tidak akan melakukan penimbunan dengan membeli dalam jumlah yang besar.
Di sisi lain, dia bersyukur karena ekonomi syariah di Indonesia
berkembang. Pertumbuhannya mencapai 3,9% secara year on year pada triwulan I 2022. Sektor yang mendukung tumbuhnya ekonomi syariah adalah busana, makanan halal, pertanian, dan pariwisata ramah muslim. "Ekonomi syariah salah satu penggerak ekonomi nasional," katanya.
Indonesia menjadi pasar kunci dalam industri halal. Namun, Herawanto mengakui dalam sisi pembiayaan, daya saingnya harus lebih ditingkatkan.
"Terutama dengan digitalisasi. Juga dengan pemahaman yang lebih
kekinian. Jangan dengan pandangan yang dahulu," katanya. (N-2)
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 sebesar US$431,5 miliar atau sekitar Rp7.042 triliun.
Lima pulau yang didatangi ialah Pemana di Kabupaten Sikka, Riung di Pulau Flores, Palue di Sikka, Warwerang di Pulau Adonara, dan Lamalera di Pulau Lembata.
Oleh sebab itu, Setyo menegaskan tidak ada kendala bagi KPK untuk memanggil Gubernur BI sebagai saksi kasus tersebut.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengungkapkan rumah tangga Indonesia semakin tertekan.
Pada Mei 2025, kondisi pendapatan konsumen tergerus. Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan atau utang justru mengalami peningkatan.
Penyidik KPK sedang menyelidiki aliran dana tahunan Bank Indonesia (BI) terkait kasus dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR Bank Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved