Airlangga Minta Pemerintah Daerah Turunkan Inflasi Di Bawah 5%

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pemerintah daerah khususnya yang masih mencatatkan inflasi yang tinggi untuk menjaga kestabilan harga pangan dan menurunkan inflasi di bawah 5%.

"Bapak Ibu Gubernur dan Walikota tentunya yang angka (inflasinya) di atas nasional, diminta dapat turunkan inflasi bulan ke bulan di bawah 5%," ungkapnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (1/9).

Lebih lanjut, Airlangga menjabarkan saat ini masih terdapat 66 kabupaten dan kota yang mencatatkan inflasi di atas nasional. Sementara itu, 27 provinsi juga dikatakan masih mencatatkan inflasi di atas nasional seperti Sumatra Barat 7,1%, Riau 5,1%, Bangka Belitung 6,37%, Aceh 6,33%, Sumatra Selatan 5,45%, dan Kalimatan Tengah 6,94%.

Pihaknya juga telah melakukan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Baca juga: Harga Minyak Dunia Turun, BBM Subsidi Tetap akan Naik

"Selaku TPIP kami sudah kirimi surat kepada seluruh gubernur untuk perkuat TPID supaya terus jaga kestabilan harga pangan," kata Airlangga.

Rakortas ini dilakukan untuk memperkuat sinergi untuk menurunkan inflasi bagi daerah yang masih mencatatkan angka di atas nasional.

Beberapa rekomendasi dari pelaksanaan Rakortas di antaranya perluasan kerja sama antar daerah untuk menjaga ketersediaan suplai komoditas, pelaksanaan operasi pasar untuk memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder, pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi, dan pemberian subsidi ongkos angkut sebagai dukungan untuk memperlancar distribusi.

Kemudian perlu dilakukan juga penanaman tanaman pangan di pekarangan masing-masing seperti cabai untuk antisipasi permintaan yang tinggi terutama menuju akhir tahun. Kemudian daerah diminta membuat neraca komoditas pangan strategis untuk 10 komoditas strategis di wilayah masing-masing.

Dibantu Badan Pangan Nasional, akan dilakukan juga penguatan sarana dan prasarana untuk produk hasil pertanian termasuk penyimapanan dengan cold storage terutama untuk daerah produsen komoditas strategis.

Kemudian penggunaan belanja tidak terduga pada APBD untuk pengendalian inflasi sesuai edaran Mendagri. Optimalisasi TKDD antara lain DAK fisik, tematik ketahanan pangan DTU dari DBH dan DAU 2% untuk meredam harga pangan dan bisa memberikan bantuan sosial serta dukungan transprotasi. Terakhir sinergi TPID dengan Gerakan Nasional Inflasi pangan untuk percepat stabilisasi harga. (OL-4)