KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan, realisasi pagu anggaran per 23 Agustus 2022 telah mencapai Rp47,79 triliun atau sebesar 41,07% dari total anggaran Rp116,37 triliun.
Ini disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (25/8). Anggaran tersebut digunakan untuk belanja infrastruktur seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sistem air minum, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan lainnya.
Pihaknya berkomitmen dalam mendukung penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) untuk menjaga roda ekonomi nasional melalui pengadaan barang dan jasa minimal 90% dari pagu anggaran.
"Hingga pertengahan Agustus 2022, realisasi belanja penggunaan PDN sebesar Rp44,61 triliun atau sebesar 42,99% dari target Rp103,78 triliun," kata Basuki dalam keterangannya.
Dari progres tersebut, ia menyebutkan sejumlah infrastruktur Kementerian PUPR yang telah diresmikan dari Januari hingga Juli untuk Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air (SDA) di antaranya Bendungan Randugunting Jawa Tengah (Jateng), Bendungan Bintang Bano di NTB, dan Embung Sumingkir di Jateng.
"Di bidang Jalan dan Jembatan, antara lain Jembatan Gantung Girpasang di Jateng, Jalan Bypass – Balige (KSPN Danau Toba), Jembatan Ploso Jawa Timur (Jatim) dan Jalan Lingkar Brebes-Tegal di Jateng," kata Menteri Basuki.
Selanjutnya di bidang Permukiman, antara lain Rehabilitasi SDN Nglinduk 3 Jateng, Revitalisasi Pasar Legi Jateng, Penataan Kawasan Pantai Bebas Parapat Sumatera Utara (Sumut), Penataan Kampung Ulos Hutaraja dan Huta Siallagan Sumut, Penataan Kawasan Gunung Kemukus Jawa Tengah (Jateng) dan Pasar Banyumas Jateng.
"Sedangkan di bidang Perumahan, antara lain Rusun Ponpes Al Qur’an Azzayadiy Jateng dan Rusun Yayasan Bhakti Bapa Emak di Jatim," ujar Basuki.
Untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi covid-19, Kementerian PUPR juga melanjutkan Program Padat Karya Tunai (PKT) berupa pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.
Alokasi Program Padat Karya Tunai (PKT) di 2022 sebesar Rp14,35 triliun dengan progres sebesar Rp7,83 triliun (54,6%) dan serapan tenaga kerja 340.199 orang atau sebesar 47,76% dari total target serapan 712 ribu orang pekerja. (OL-8)
