Harga Pertalite Naik Jadi Rp10 ribu/liter, Inflasi Bisa 6,5%

PENGAMAT ekonomi menghitung jika harga bahan bakar minyak (BBM) pertalite naik dari Rp7650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, diperkirakan inflasi tahun ini melonjak hingga 6,5% year on year (yoy).

"Jika pertalite naik menjadi Rp10 ribu per liter, inflasi bisa tembus 6-6,5% year on year (yoy). Dikhawtirkan menjadi inflasi yang tertinggi sejak September 2015," kata Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, dalam keterangannya, Kamis (18/8).

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi tahun kalender dari Januari–Juli 2022 sebesar 3,85% yoy dan tingkat inflasi tahun ke tahun Juli 2022 terhadap Juli 2021 sebesar 4,94% yoy.

Bhima mengatakan, kenaikan BBM subsidi tentu berdampak langsung ke daya beli masyarakat yang dikhawatirkan akan menurun dan meningkatkan jumlah orang miskin baru. Pasalnya, porsi konsumsi Pertalite paling banyak dibanding BBM jenis lain yang mencapai 79%.

Karena konteksnya masyarakat saat ini sudah menghadapi kenaikan harga pangan dengan inflasi mendekati 5%. Masyarakat juga banyak yang belum pulih dari pandemi, terbukti ada 11 juta lebih pekerja yang kehilangan pekerjaan, gaji dipotong, hingga dirumahkan," terang Bhima.

Menurutnya, bila beban itu ditambah dengan kenaikan harga BBM subsidi dikhawatirkan tekanan ekonomi untuk 40% kelompok rumah tangga terbawah akan semakin berat. Belum lagi ada 64 juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bergantung dari BBM subsidi.

"Pemerintah juga harus memikirkan efek ke UMKM, karena subsidi ini bukan hanya kendaraan pribadi tapi juga dipakai untuk kendaraan operasional usaha kecil dan mikro," tegasnya.

Ada beberapa saran yang diutarakan Bhima dibanding menaikkan harga BBM jenis subsidi, yakni perketat pengawasan solar subsidi untuk kendaraan angkutan di perusahaan pertambangan dan perkebunan skala besar. Ia menuding selama ini tingkat kebocoran solar masih terjadi.

"Pengawasan solar subsidi lebih mudah dibandingkan pengawasan bbm untuk kendaraan pribadi karena jumlah angkutan jauh lebih sedikit dibanding mobil pribadi," ucapnya.

Selain itu, pemerintah diminta mendorong pembangunan jargas untuk menggantikan ketergantungan terhadap impor elpiji 3 kilogram (kg). Jaringan gas tsrsebut dianggap bermanfaat untuk mempersempit celah subsidi ke rumah tangga mampu. (OL-13)

Baca Juga: Puan Sebut DPR Tunggu Usulan Penaikan Harga BBM dari ...